Peredaran minuman beralkohol di Kota Sukabumi berdasarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang larangan minuman beralkohol

Rabiulawal, Ananda (2025) Peredaran minuman beralkohol di Kota Sukabumi berdasarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang larangan minuman beralkohol. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text COVER..pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI ananda.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text Daftar Isi.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (355kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)

Abstract

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SUKABUMI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol yang menyatakan tentang larangan keberadaan dan penggunaan alcohol terkecuali untuk kepentingan medis dan keagamaan. Namun pada kenyataan yang terjadi terdapat beberapa pihak yang melakukan penjualan alkohol tersebut secara illegal dan diluar peruntukan yang seharusnya. Penelitian ini dilakukan untuk untuk mengetahui peredaran minuman beralkohol di Kota Sukabumi berdasarkan peraturan larangan minuman beralkohol, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan larangan beralkohol di Kota Sukabumi, upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol di Kota Sukabumi. Penelitian ini didasarkan pada teori pemerintahan daerah dan teori governance. Teori pemerintahan daerah menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 18 UUD 1945, sedangkan teori governance menekankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Kedua teori ini menjadi dasar untuk menganalisis peran Satpol PP Kota Sukabumi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol guna mewujudkan pemerintahan yang berprinsip otonomi dan good governance. Penelitian ini dilakukan menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. yaitu dengan melakukan kajian terhadap Peraturan Perundang- undangan dengan didasarkan pada teori hukum dan praktiknya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi. Penelitian dianalisis menggunakan teori Pemerintahan Daerah dan Good Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol belum berjalan efektif. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan akibat keterbatasan sumber daya, ketiadaan peraturan pelaksana dari kepala daerah, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penguatan kelembagaan, pembentukan peraturan pelaksana, peningkatan sosialisasi secara masif, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas pelaksanaan Perda diharapkan dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item