Implementasi pasal 126 Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah

Arrasyid, Abdurrachman Harits (2025) Implementasi pasal 126 Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text 3_lembarpernyataankaryasendiri (1).pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (461kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (558kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan lalu lintas di Kota Bandung, khususnya terkait pelanggaran angkutan orang yang sering “ngetem” sembarangan dan kendaraan umum yang parkir liar, menjadi latar belakang penting didalam peneltian ini. Meskipun Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur larangan tersebut, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran yang menimbulkan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas. Fenomena ini menunjukkan lemahnya implementasi aturan serta perlunya peninjauan terhadap peran Pemerintah Daerah dalam menegakkan hukum lalu lintas demi terciptanya kemaslahatan umum. Kajian ilmiah ini bertujuan untuk mencermati sudah sampai mana pelaksanaan Pasal 126 oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, menilai strategi Dinas Perhubungan dalam menanggulangi pelanggaran tersebut, serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyah—yaitu bagaimana implementasi kebijakan lalu lintas sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam politik ketatanegaraan Islam. Penelitian ini didasarkan pada tiga teori utama, yaitu teori negara hukum yang menekankan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara, teori implementasi kebijakan publik yang menyoroti proses pelaksanaan aturan oleh instansi pemerintah, serta teori siyasah dusturiyah yang menempatkan hukum sebagai instrumen kemaslahatan umat dalam bingkai syariat Islam. Kajian ini juga menyoroti pentingnya prinsip maslahah sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintah dalam konteks pelayanan publik. Kajian ilmiah menerapkan pendekatan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung dan dokumentasi pelanggaran yang terjadi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penekanan pada relevansi teori dan prinsip-prinsip Islam dalam menilai kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 126 masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antarlembaga, minimnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan di lapangan. Dari perspektif siyasah dusturiyah, upaya yang dilakukan pemerintah sudah mencerminkan prinsip kemaslahatan, namun masih perludiperkuat melalui transparansi kebijakan, peningkatan akuntabilitas, dan edukasi hukum kepada masyarakat agar tercipta sistem lalu lintas yang tertib, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Actions (login required)

View Item