Penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian: Analisis putusan nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg

Suhada, Nesa Shaumi Salsabila (2025) Penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian: Analisis putusan nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI) 3_Lembar pernyataan karya sendiri.pdf Download (649kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_Daftar Isi.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_Bab I.pdf Download (415kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text (BAB III) 7_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text (BAB IV) 8_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text (BAB V) 9_Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pembagian harta bersama diatur pada Pasal 97 KHI, bahwa janda atau duda yang telah bercerai berhak mendapatkan 50:50 bagian dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg di Pengadilan Agama Bandung, Majelis Hakim memutuskan seluruh harta bersama berupa satu unit rumah jatuh kepada Penggugat, dengan pertimbangan bahwa adanya akta di bawah tangan yang dibuat di notaris dan cicilan rumah dilanjutkan sepenuhnya oleh Penggugat pasca perceraian. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg. 2. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Untuk mengetahui implikasi hukum bagi para pihak dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg. Penelitian ini menggunakan teori keadilan. Ketentuan harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan sebuah perjanjian yang dikehendaki oleh Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian content analysis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan, yaitu wawancara langsung dengan hakim. Adapun sumber data sekundernya yaitu diperoleh dari hasil-hasil kajian hukum, Al-Qur’an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg tidak sepenuhnya berpedoman pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar penyerahan hak tersebut bersumber dari perbuatan hukum sukarela (rechtshandeling). Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum adanya Akta Pelepasan Hak yang dibuat di hadapan notaris dan cicilan rumah sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat setelah perceraian. Meskipun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI, putusan ini tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam karena lahir dari kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hukum. Implikasi hukum bagi pihak Penggugat adalah diperolehnya kepastian hukum atas kepemilikan rumah yang sebelumnya menjadi objek sengketa. Keputusan Majelis Hakim yang mengesahkan akta kesepakatan di hadapan notaris memberikan legitimasi yuridis terhadap hak milik Penggugat atas rumah tersebut. Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg tidak sepenuhnya berpedoman pada Pasal 97 KHI, namun lebih menekankan asas keadilan dan kesepakatan sukarela para pihak. Rumah dinyatakan sah milik Penggugat karena kontribusinya setelah perceraian, menunjukkan bahwa hakim dapat mengutamakan keadilan substantif dibanding ketentuan formal.

Actions (login required)

View Item