Tinjauan siyasah idariyah mengenai pelaksanaan hak Recall Partai Politik terhadap anggota Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Rizki, Muhammad Syahrul Soleh (2025) Tinjauan siyasah idariyah mengenai pelaksanaan hak Recall Partai Politik terhadap anggota Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover (1).pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text (PENGESAHAN KARYA SENDIRI) Pengesahan karya sendiri.pdf Download (525kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1 .pdf Download (426kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA .pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penggunaan hak recall oleh partai politik terhadap anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Fenomena tersebut menimbulkan kontroversi karena hak recall sering digunakan secara sepihak oleh partai politik tanpa mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat dan fungsi representasi anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Akibatnya, hak recall berpotensi menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara partai politik dan legislator yang seharusnya menjalankan mandat rakyat secara independen. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai hak recall oleh partai politik terhadap anggota legislatif dalam UU MD3, (2) untuk menganalisis implikasi hukum dan politik dari pelaksanaan hak recall terhadap sistem demokrasi dan representasi politik di Indonesia, serta (3) untuk mengkaji pandangan Siyasah Idariyah dalam hukum Islam terhadap konsep dan praktik hak recall partai politik terhadap anggota legislatif. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi dasar hukum hak recall dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, teori representasi politik dalam demokrasi, serta prinsip-prinsip pemerintahan dalam perspektif Siyasah Idariyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur Islam klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak recall oleh partai politik sering kali tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang adil dan transparan, sehingga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan melemahkan kedudukan anggota legislatif sebagai wakil rakyat. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, kekuasaan merupakan amanah yang hanya dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi terhadap sistem recall baik dalam aspek regulasi maupun etika pelaksanaannya agar sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan substantif, dan nilai-nilai Islam.

Actions (login required)

View Item