Kedudukan Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 02/MKMK/l/11/2023 dan keberlakuan putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif teori legitimasi etis

Salzabilla, Vida Hanum (2025) Kedudukan Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 02/MKMK/l/11/2023 dan keberlakuan putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif teori legitimasi etis. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text Surat Keterangan Bebas Plagiasi.pdf Download (367kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (345kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (784kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden menuai kontroversi luas, terutama karena munculnya dugaan konflik kepentingan. Sorotan utama tertuju pada Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, yang diketahui memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut namun tetap ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Situasi ini mendorong terbentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang akhirnya menjatuhkan sanksi etik terhadap Anwar Usman. Peristiwa ini menarik perhatian publik secara luas dan memunculkan keraguan terhadap integritas etik dan legitimasi kelembagaan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, menganalisis keberlakuan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui perspektif teori legitimasi etis, serta menganalisis dampak etik dari putusan tersebut terhadap asas kepastian hukum dan marwah kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Kajian ini juga berupaya menggambarkan bagaimana ketegangan antara aspek hukum dan etika dapat memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan konstitusional di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang diambil mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Sumber data utama meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi dan MKMK, serta literatur hukum tata negara dan etika konstitusional. Analisis dilakukan secara kualitatif guna menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dan relevansinya dalam konteks kasus ini. Penelitian ini berlandaskan pada teori negara hukum, teori keadilan , serta teori legitimasi etis, dengan merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh seperti Jürgen Habermas, John Rawls, Max Weber, dan David Beetham. Teori legitimasi etis menekankan bahwa keabsahan suatu putusan hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur hukum formal, tetapi juga oleh pemenuhan terhadap norma moral, integritas hakim, dan keadilan substantif yang diakui masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 merupakan produk penilaian etik yang berdampak hukum nyata dan bersifat final dalam ranah etik administratif. Meski Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 masih memiliki kekuatan hukum formal, namun putusan tersebut kehilangan legitimasi secara etis akibat pelanggaran terhadap prinsip imparsialitas dan integritas hakim. Hal ini menegaskan bahwa dalam kerangka hukum demokratis, keberlakuan hukum positif harus senantiasa dijalankan secara etis untuk menjaga kepercayaan publik dan mempertahankan wibawa lembaga peradilan konstitusi

Actions (login required)

View Item