Tinjauan yuridis atas pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang mengandung cacat formil ditinjau dari pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris

Rahmani, Aulia (2025) Tinjauan yuridis atas pertanggungjawaban Notaris terhadap akta autentik yang mengandung cacat formil ditinjau dari pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (578kB) | Preview
Preview	Text Abstrak.pdf Download (486kB) | Preview
Preview	Text SK Bebas Plagiarism.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (486kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) SK Bebas Plagiarism.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (609kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (733kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (672kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (803kB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa masih ditemukan akta perjanjian yang dibuat oleh notaris namun mengandung cacat formil. Akta notaris yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik menjadi kehilangan nilai keotentikannya ketika notaris lalai memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang menjamin kepastian hukum. Isu utama penelitian ini terletak pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat formil serta implikasinya terhadap perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang mengandung cacat formil, serta menelaah akibat hukumnya terhadap keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta praktik di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, literatur, dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sumedang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini berlandaskan pada teori pertanggungjawaban hukum, teori kepastian hukum, dan prinsip kehati-hatian dalam jabatan notaris. Teori-teori tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban formil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan standar formil yang sangat penting, di mana prinsip saksama (kehati-hatian) menjadi tolok ukur utama dalam menilai kelalaian profesional. Satu kelalaian formil notaris dapat menimbulkan tiga bentuk pertanggungjawaban, yaitu perdata, administratif, dan etik. Akibat hukum utama dari cacat formil adalah akta kehilangan kekuatan otentikny, perjanjian di dalamnya terancam batal, dan para pihak kehilangan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten menjadi kunci utama dalam mewujudkan integritas profesi dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Actions (login required)

View Item