Implementasi peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan terhadap hak pekerja atas Tunjangan Hari Raya (THR) di Kota Bandung: Studi kasus di Kota Bandung

Sativa, Annisa Oriza (2025) Implementasi peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan terhadap hak pekerja atas Tunjangan Hari Raya (THR) di Kota Bandung: Studi kasus di Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERYATAAN) LEMBAR PERNYATAAN (3).pdf Download (715kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (215kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan terhadap hak pekerja di Kota Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pelanggaran oleh perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai ketentuan, meskipun regulasi telah ditetapkan secara tegas. Penelitian ini muncul akibat maraknya kegagalan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh berbagai perusahaan, yang dengan sengaja atau lalai tidak memberikan hak THR sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara tegas dan mengikat. Padahal, dari sisi hukum keperdataan, kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja, termasuk pemberian THR, merupakan bagian dari perikatan kontraktual yang harus dihormati dan dilaksanakan secara penuh agar tercipta keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Permenaker tersebut terhadap hak pekerja atas THR, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi perusahaan, serta menganalisis akibat hukum bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) untuk menilai kesesuaian antara norma dan praktik di lapangan, Teori Keadilan (Aristoteles) yang menekankan pentingnya distribusi hak secara adil kepada pekerja, Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch) untuk menilai sejauh mana aturan memberikan kejelasan dan konsistensi, serta Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon) yang menegaskan peran negara dalam menjamin hak dasar pekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatakan yuridis empiris, yang mengkaji peraturan perundang-undangan berdasarkan teori hukum dan praktik pelaksanaanya, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Permenaker No. 6 Tahun 2016 telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), pelaksanaannya di Kota Bandung masih belum optimal. Kendala utama yang dihadapi perusahaan adalah masalah likuiditas dan perencanaan keuangan yang kurang memadai, sehingga berdampak pada ketidakpatuhan dalam pemenuhan hak pekerja. Selain itu, lemahnya pengawasan dari instansi terkait serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja turut memperburuk kondisi tersebut. Dalam konteks hukum keperdataan, pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 10 Permenaker tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan guna memastikan kepatuhan perusahaan dan perlindungan hak pekerja secara menyeluruh di wilayah tersebut.

Actions (login required)

View Item