Sanksi pidana penjual dan pengedar minuman beralkohol tanpa izin dalam perda Kota Bandung nomor 10 tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol perspektif hukum pidana Islam

Billah, Farhan Mutashim (2025) Sanksi pidana penjual dan pengedar minuman beralkohol tanpa izin dalam perda Kota Bandung nomor 10 tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text 1_cover.pdf Download (363kB)
	Text 2_abstrak.pdf Download (537kB)
	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (422kB)
	Text 4_daftarisi.pdf Download (463kB)
	Text 5_bab1.pdf Download (1MB)
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (670kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (774kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (612kB) | Request a copy

Abstract

Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 telah mengatur secara tegas pembatasan penjualan minuman beralkohol hanya di tempat usaha berizin, mewajibkan adanya izin resmi, melarang distribusi di luar tempat yang ditentukan, serta menetapkan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggarnya. Perda ini seharusnya menjadi instrumen pengendalian yang efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk peredaran minuman beralkohol. Namun realitasnya, Kota Bandung masih menghadapi persoalan serius terkait peredaran minuman beralkohol ilegal yang memicu kriminalitas, gangguan ketertiban, dan masalah kesehatan. Hal ini terbukti dari 130 kasus kematian akibat alkohol ilegal pada 2008–2018, survei CIPS (2018) yang mencatat 41% responden mengonsumsi oplosan dan 58% alkohol ilegal, serta penyitaan 1.778 botol miras oleh Satpol PP pada Januari–Oktober 2024. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan sanksi terhadap penjual dan pengedar minuman beralkohol dalam Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2024, menganalisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam, serta menilai relevansinya dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Pemidanaan Gabungan untuk menilai keseimbangan preventif-represif, Teori Keadilan yang menekankan kesesuaian sanksi dengan asas keadilan, serta Teori Mashlahat yang memfokuskan pada manfaat pengaturan sanksi bagi masyarakat. Maqashid al-Syari’ah menjadi dasar analisis kesesuaian Perda dengan tujuan Syariat Islam, seperti perlindungan akal, jiwa, dan ketertiban sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, melalui studi pustaka, wawancara dengan Satpol PP Kota Bandung, dan observasi lapangan. Data primer diperoleh dari perda dan wawancara, sedangkan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No. 10 Tahun 2024 secara tegas membatasi penjualan minuman beralkohol hanya di tempat berizin tertentu (hotel, restoran, kelab malam, bar) untuk konsumen berusia di atas 21 tahun, serta melarang distribusi tanpa SITPMB. Pelanggaran dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai hukum nasional. Dalam perspektif hukum pidana Islam, ketentuan ini selaras dengan jarimah ta’zir karena bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kemaksiatan. Akan tetapi, dalam Islam sangat tegas bahwa penjual maupun pengedar minuman beralkohol dilarang dan tidak diperbolehkan. Meski demikian, efektivitas perda di lapangan masih lemah akibat penegakan hukum dan kesadaran masyarakat yang belum optimal.

Actions (login required)

View Item