Assidiqi, Ahmad Ghifari (2025) Model kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap kebijakan larangan Study Tour berdasarkan surat edaran nomor 45/PK.03.03/KESRA perspekti siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1. Cover.pdf Download (152kB) | Preview |
|
|
Text
2. Abstrak.pdf Download (167kB) | Preview |
|
|
Text
3. Lembar Pernyataan.pdf Download (357kB) | Preview |
|
|
Text
4. Daftar Isi.pdf Download (129kB) | Preview |
|
|
Text
5. Bab I.pdf Download (393kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
6. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB) |
|
|
Text
7. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) |
|
|
Text
8. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB) |
|
|
Text
9. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB) |
|
|
Text
10. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji kebijakan larangan study tour yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya. Kebijakan ini melarang kegiatan study tour yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan pendidikan dan berpotensi membebani ekonomi masyarakat. Fokus penelitian ini adalah menganalisis model kepemimpinan Dedi Mulyadi, kedudukan hukum surat edaran dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kedudukan Surat Edaran Gubernur dalam hirarki peraturan perundang-undangan, menganalisis bentuk kepemimpinan Dedi Mulyadi dalam kebijakan larangan study tour, serta mengkaji keselarasan tindakan kepemimpinan tersebut dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori negara hukum, teori kepemimpinan dan teori maslahah mursalah yang diintegrasikan dengan prinsip siyasah dusturiyah. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa model kepemimpinan Dedi Mulyadi dalam kebijakan larangan study tour merefleksikan orientasi kemaslahatan publik, meskipun secara administratif masih menyisakan problem kewenangan dan partisipasi publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data penelitian bersifat kualitatif, diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah daerah, serta literatur terkait kepemimpinan dan hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA secara yuridis tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan bersifat kebijakan administratif (beleidsregel). Kebijakan ini mencerminkan model kepemimpinan yang memadukan kepemimpinan transformasional dan populis-karismatik yang berorientasi pada pembentukan karakter dan pemberdayaan lokal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah kebijakan ini sejalan dengan prinsip maslahah al-‘ammah, khususnya pada aspek hifdzu maal, hifdzu nafsi, dan hifdzu ‘aqli, namun masih memerlukan penguatan aspek musyawarah, partisipasi publik, serta tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Model Kepemimpinan; Kebijakan; Surat Edaran; Hirarki Peraturan Perundang-undangan; Mashlahah Mursalah; Siyasah Dusturiyah |
| Subjects: | Islam > Islamic Leaders Constitutional and Administrative Law > Basic Instrument of Indonesia Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
| Depositing User: | Ahmad Ghifari Assidiqi |
| Date Deposited: | 12 Jan 2026 07:06 |
| Last Modified: | 12 Jan 2026 07:06 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/127291 |
Actions (login required)
 |
View Item |
