Implementasi keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/KEP.154-Bapenda/2025 tentang pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di kota bandung perspektif siyasah dusturiyah

Piningit, Moch Andika Satria and Sutiana, Yana and Rizal, Lutfi Fahrul (2025) Implementasi keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/KEP.154-Bapenda/2025 tentang pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di kota bandung perspektif siyasah dusturiyah. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 5 (2). pp. 544-565. ISSN 2809-6703

Preview

Text Staatsrecht-Implementasi+Keputusan+Gubernur+Jawa+Barat-v5i2-Des-2025.pdf Download (342kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 yang mengatur tentang pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Kebijakan ini hadir sebagai respon atas rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menumpuknya tunggakan pajak kendaraan di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diberikan insentif berupa pembebasan seluruh tunggakan dan denda hingga tahun 2024, dengan syarat membayar pajak tahun berjalan (2025) dalam periode yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di beberapa titik pelayanan Samsat, baik offline maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif kebijakan ini telah diterapkan melalui berbagai kanal layanan publik seperti Samsat Induk, Drive Thru, Samsat Keliling, serta aplikasi digital Sambara dan SIGNAL; namun sosialisasi masih belum merata dan cenderung minim di kalangan masyarakat kelas bawah. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan taqnin (regulasi) dalam pemerintahan Islam. Meski demikian, pelaksanaan yang belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek komunikasi publik, evaluasi kebijakan, serta konsistensi penegakan hukum pasca berakhirnya masa pemutihan. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya BAPENDA dan instansi terkait, lebih aktif melakukan sosialisasi terpadu, penguatan sistem digital, dan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan agar kebijakan ini menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong stabilitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item