Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Garut berdasarkan Perda nomor 19 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di tinjau dari siyasah maliyah

Santika, Risnawati (2008) Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Garut berdasarkan Perda nomor 19 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di tinjau dari siyasah maliyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (352kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (424kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (694kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (869kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (793kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pembangunan daerah sebagai bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta berorientasi kepada pelayanan umum, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut ditetapkan dengan Perda, yang mana dalam pelaksanaanya melibatkan lembaga-lembaga daerah sebagai pejabat pengelola keuangan daerah. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran pelaksanan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Garut berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2008, mengidentifikasi pengelolaan sumber pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014-2017, dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tinjauan siyasah maliyah terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Garut berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2008. Penelitian ini bertitik tolak dari pandangan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat. Kewenangan tersebut yaitu dengan membuat aturan-aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Sumber primer ini adalah pejabat BPKAD dan BAPENDA Kabupaten Garut, sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Jenis data penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pertama, Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Garut. Lahirnya Perda tersebut sebagai bentuk pelaksanaan peraturan pengelolaan keuangan daerah. Kedua, Selama tahun 2014-2017 pengelolaan sumber pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Garut selalu mengalami fluktuatif. Ketiga, tinjauan siyasah maliyah terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Garut berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2018 dikaitkan dengan beberapa teori mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah, teori tersebut meliputi: teori tanggung jawab negara, teori tujuan negara, dan teori kewajiban negara.

Actions (login required)

View Item