Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan undang- undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia : Studi kasus di Polda Jawa Barat

Syahira, Maryam (2025) Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan undang- undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia : Studi kasus di Polda Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (477kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (320kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)

Abstract

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Polda Jawa Barat masih terjadi dalam periode 2020–2025. Kondisi ini menunjukkan adanya anggota kepolisian yang terlibat sebagai pelaku, meskipun kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menetapkan bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diikat oleh Kode Etik Profesi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polda Jawa Barat, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta upaya yang dikakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara di Polda Jawa Barat, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polda Jawa Barat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu proses peradilan umum dan proses peradilan kode etik. Pada penjatuhan sanksi kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dilakukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam proses penegakannya masih mendapati hambatan seperti kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, minimnya partisipasi masyarakat, serta tidak hadirnya saksi di persidangan kode etik. Dalam menyikapi hambatan tersebut, Polda Jawa Barat melakukan berbagai upaya yang meliputi upaya sosialisasi dengan masyarakat, penguatan sistem pengawasan dan kontrol internal, pembinaan moral dan peningkatan kesadaran hukum, penerapan mekanisme pelaporan yang aman bagi pelapor, serta tindakan tegas mengenai penjatuhan sanksi.

Actions (login required)

View Item