Sejarah konflik pembangungan bendungan Jendral Soedirman di Banjarnegara tahun 1979-1987

Mulyasmara, Faishal Rosyad (2026) Sejarah konflik pembangungan bendungan Jendral Soedirman di Banjarnegara tahun 1979-1987. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover(1).pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak(1).pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) WhatsApp Image 2026-02-13 at 14.46.15.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi(1).pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab 1 (1).pdf Download (463kB) | Preview
	Text (BAB II) bab 2 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (814kB)
	Text (BAB III) bab 3 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (662kB)
	Text (BAB IV) bab 4 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)

Abstract

Pembangunan Bendungan Jenderal Soedirman (juga dikenal sebagai Bendungan Mrica) di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada periode 1979-1987, merupakan proyek infrastruktur nasional era Orde Baru yang bertujuan mendukung irigasi, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan pengendalian banjir. Namun, proyek ini memicu konflik sosial signifikan antara pemerintah dan masyarakat lokal, dipicu oleh pembebasan tanah, relokasi penduduk, ganti rugi tidak adil, serta dampak ekologis dan sosial-ekonomi yang mengubah pola kehidupan masyarakat agraris. Konflik ini mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan antara negara dengan legitimasi pembangunan top-down dan masyarakat yang kehilangan ruang hidup serta identitas budaya. Tujuan penelitian ini Adalah untuk menguraikan profil Bendungan Jenderal Soedirman serta menganalisis secara mendalam sejarah dan akar konflik yang muncul selama proses pembangunannya antara tahun 1979 hingga 1987. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi dampak kebijakan pembebasan lahan dan relokasi penduduk yang dilakukan secara top-down oleh pemerintah Orde Baru, serta mengungkap berbagai bentuk respons dan resistensi masyarakat lokal terhadap kompensasi yang dianggap tidak memadai. Metode yang digunakan adalah penelitian sejarah dengan tahapan heuristik (pengumpulan sumber primer seperti arsip surat keputusan, dokumen resmi, media online, buku, dan video dokumenter), kritik (verifikasi eksternal dan internal sumber), interpretasi (menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf untuk menganalisis ketimpangan otoritas-subordinat), serta historiografi (rekonstruksi naratif historis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik berakar pada dominasi struktural pemerintah, dengan resistensi masyarakat berupa protes dan penolakan relokasi, seperti di Desa Bawang, Wanadadi, dan Tapen. Penyelesaian dilakukan melalui pendekatan administratif (surat keputusan, sidang pembebasan tanah, dan intervensi DPR RI pada 1989), koersif (keterlibatan militer dan polist), serta persuasif (sosialisasi manfaat proyek). Pasca pembangunan (1989), dampak sosial meliputi perubahan struktur masyarakat dari agraris ke campuran (perikanan, pariwisata), kesenjangan ekonomi, trauma relokasi, dan adaptasi budaya, meskipun incara makro bendungan berkontribusi pada energi dan irigasi regional. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pembangunan untuk menghindari konflik serupa.

Actions (login required)

View Item