Dinamika politik internal dalam pengambilan keputusan di Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat

Nizam, Muhammad Hairul (2026) Dinamika politik internal dalam pengambilan keputusan di Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (148kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (400kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (697kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dinamika politik internal Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat memainkan peran krusial dalam proses pengambilan keputusan kebijakan daerah, namun mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhinya belum sepenuhnya tergambar dalam literatur administrasi publik lokal. Penelitian ini menganalisis bagaimana struktur fraksi, peran kepemimpinan, kepentingan individu dan fraksi, serta tahapan proses pengambilan keputusan berlangsung di Komisi II. Pertanyaan utama yang dikaji mencakup pengaruh struktur fraksi terhadap dinamika internal, peran kepemimpinan dalam memengaruhi pengambilan keputusan, implikasi kepentingan individu terhadap proses keputusan, dan bagaimana tahapan pengambilan keputusan (intelligence, design, choice, implementation, dan review) berlangsung dalam praktik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, mengintegrasikan teori administrasi publik (Grand Theory), teori organisasi publik Frederickson (Middle Theory), dan model pengambilan keputusan George R. Terry (Applied Theory). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari hierarki berbeda (pimpinan komisi, anggota, dan staf sekretariat), studi dokumentasi terhadap risalah rapat dan nota kesepakatan, serta observasi pada periode 2025-2026. Analisis data dilakukan menggunakan teknik reduksi, display, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi multi-informan untuk memastikan kredibilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur fraksi dengan dominasi Gerindra, Golkar, PKS, dan PDIP membentuk konfigurasi kekuatan yang memengaruhi prioritas agenda dan arah rekomendasi komisi. Kepemimpinan Ketua Bambang Mujiarto dan Wakil Ketua Lina Ruslinawati memainkan peran sentral sebagai penjembat antar fraksi dan penentu kesimpulan akhir rapat. Kepentingan individu anggota (aspirasi dapil) dan kepentingan fraksi (ideologi dan basis politik) sering bersinggungan, namun dikelola pimpinan melalui mekanisme lobi informal dan koordinasi internal fraksi. Pada tahap intelligence, penyaringan isu dipengaruhi kalkulasi politik pimpinan; tahap design, berbagai alternatif muncul dari perdebatan multifraksi; tahap choice, pimpinan menyimpulkan satu rekomendasi formal; dan tahap implementation-review, staf sekretariat mendokumentasikan dan memantau tindak lanjut rekomendasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di Komisi II DPRD Jawa Barat adalah hasil interaksi kompleks antara struktur formal (komisi, fraksi, hierarki), dinamika kekuasaan informal (pengaruh pimpinan, koordinasi fraksi), dan kepentingan beragam (individu, fraksi, publik). Meskipun proses pengambilan keputusan bersifat formal dan melibatkan multiple stakeholder, kesimpulan akhir sangat ditentukan oleh otoritas pimpinan dengan tetap mempertimbangkan kompromi antar fraksi. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan transparansi proses pengambilan keputusan, mekanisme partisipasi anggota yang lebih inklusif, dan evaluasi kebijakan berbasis indikator kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas komisi legislatif daerah.

Actions (login required)

View Item