"Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerja apoteker dan pemilik apotek ABC di Kabupaten Cirebon atas keterlambatan pembayaran upah dihubungkan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Sabiq, Muhammad Fadhilus (2026) "Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerja apoteker dan pemilik apotek ABC di Kabupaten Cirebon atas keterlambatan pembayaran upah dihubungkan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_COVER.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text 2_ABSTRAK.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text 3_LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text 4_DAFTAR ISI.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text 5_BAB 1.pdf Download (272kB) | Preview
	Text 6_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text 7_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB) | Request a copy
	Text 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) | Request a copy
	Text 9_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB) | Request a copy
	Text 10_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy
	Text 11_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 81 Angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 88A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana memberikan perlindungan hukum kepada pekerja salah satunya terkait hak atas upah yaitu pengusaha wajib memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan kerja. Namun pada kenyataannya dalam dunia kerja kefarmasian masih terdapat pemilik sarana apotek yang memberikan upah kepada apoteker tidak sesuai dengan kesepakatan kerja. Upah kerja yang seharusnya diberikan, terlambat selama beberapa bulan. Tindakan ini mengakibatkan kerugian bagi apoteker karena menghambat kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Tinjauan yuridis terhadap perjanjian kerja apoteker atas keterlambatan pembayaran upah; 2) Akibat Hukum atas perjanjian kerja terhadap keterlambatan pembayaran upah apoteker dan pemilik Apotek ABC di Kabupaten Cirebon; 3) Kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum apoteker atas keterlambatan pembayaran upah apoteker ABC di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini didasarkan pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk mengkaji kepastian norma yang terkait dan dihubungkan dengan fenomena yang terjadi, teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan kepada apoteker sebagai pihak yang dirugikan untuk menuntuk hak yang seharusnya didapatkan, teori perjanjian kerja digunakan untuk menegaskan hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak yang harus ditunaikan. Pasal 81 Angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 88A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan digunakan sebagai dasar bahwa upah wajib dibayar sesuai dengan kesepakatan dan terdapat denda apabila sengaja atau lalai dibayarkan kepada apoteker Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi lapangan, serta wawancara dengan narasumber yang terkait. Teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data yang diperoleh melalui interpretatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa perjanjian kerja antara apoteker dan pemilik apotek secara keseluruhan telah memenuhi syarat sah dan unsur perjanjian kerja, namun terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 63 UU Ketenagakerjaan dengan perjanjian kerja secara lisan yang dibentuk, yaitu tidak dibuatnya dokumen tertulis terhadap perjanjian kerja sehingga menyulitkan pembuktian dan tidak lengkapnya pencantuman klausa upah pada akta perjanjian kerja. Akibat hukum atas perjanjian kerja terhadap keterlambatan pembayaran upah apoteker menimbulkan hak dan kewajiban sedangkan perbuatan keterlambatan pembayaran upah menimbulkan hak apoteker untuk menuntut pemilik apotek atas denda dan ganti rugi serta berdampak pada pencabutan izin operasional apotek dan ancaman pidana. Adapun upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan adalah Penertiban pengelolaan keuangan, Pencantuman klausa upah secara detail di dalam perjanjian kerja, Konsultasi kepada organisasi profesi

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Apoteker; Keterlambatan Pembayaran; Perjanjian Kerja; Upah;
Subjects:	Law Law > Conflict of Law Private Law Private Law > Organizations, Associations Law Private Law > Commercial Law Administration of Economy > International Labour Office, ILO International Commerce, Foreign Trade > Trade Agreements
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Fadhilus Sabiq
Date Deposited:	08 Oct 2026 07:33
Last Modified:	08 Oct 2026 07:33
URI:	https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/128604

Actions (login required)

View Item