Karman, Muhamad Syawwaludin (2025) Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Full text not available from this repository. (Request a copy)Abstract
Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala di tingkat kecamatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap layanan digital, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya sarana prasarana. Kondisi ini menghambat optimalisasi penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori Good Governance yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2013), yang menegaskan empat prinsip utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum. Keempat prinsip ini digunakan untuk menilai sejauh mana tata kelola pemerintahan yang baik telah diterapkan dalam praktik pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi dari pihak Kecamatan dan masyarakat pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode snowball sampling, untuk memperoleh informan yang relevan dan memahami fenomena penelitian secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Cileunyi telah berjalan cukup baik. Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui evaluasi kinerja berbasis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi layanan dan penyampaian prosedur secara langsung kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat mulai meningkat meskipun masih terbatas pada aspek pengawasan informal. Sedangkan prinsip aturan hukum dijalankan melalui kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendati demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, sarana prasarana digital, serta sosialisasi berkelanjutan untuk memperkuat implementasi Good Governance secara menyeluruh.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Good Governance; Pelayanan Publik; Kecamatan Cileunyi |
| Subjects: | Public Administration > Public Administration in Specific Localities |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Muhamad Syawwaludin Karman |
| Date Deposited: | 16 Mar 2026 02:52 |
| Last Modified: | 16 Mar 2026 02:52 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/129075 |
Actions (login required)
 |
View Item |
