Gunawan, R. Rezza Dwi Purnama (2025) Pelaksanaan pengawasan DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam perizinan berusaha berbasis risiko pasca Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Full text not available from this repository.Abstract
Penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di Kabupaten Bandung telah memacu investasi yang ditandai dengan terbitnya 152.845 Nomor Induk Berusaha (NIB) pada periode 2021-2024. Namun, capaian administratif ini memunculkan disonansi antara kewajiban pengawasan dan realisasi lapangan. Terjadi fenomena supervisory paralysis (kelumpuhan pengawasan) di mana ribuan kegiatan usaha beroperasi hanya bermodalkan self declaration tanpa verifikasi faktual yang memadai, menciptakan anomali kepatuhan serta risiko pelanggaran tata ruang dan lingkungan yang mencederai kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan DPMPTSP Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, mengidentifikasi determinan penghambat struktural, substansial, dan kultural yang menyebabkan rendahnya rasio pengawasan. Selain itu, penelitian ini merumuskan konstruksi hukum dan konsep ideal untuk merekonstruksi mekanisme pengawasan agar berjalan efektif, akuntabel, dan menjamin kepatuhan pelaku usaha. Kerangka pemikiran penelitian dibangun berpijak pada Teori Kewenangan, Teori Perizinan, dan Teori Pengawasan sebagai landasan normatif. Analisis efektivitas menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang meninjau lima determinan: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, guna membedah mengapa kewenangan secara de jure tidak berjalan secara de facto. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat DPMPTSP dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder digali dari studi regulasi dan dokumen kinerja. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai urgensi pembentukan regulasi teknis daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan DPMPTSP tereduksi menjadi "Otonomi Semu" akibat sentralisasi algoritma sistem pusat. Pengawasan terbukti berada pada tingkat krisis dengan rasio jangkauan hanya 0,14% (226 dari 152.845 NIB) akibat kekosongan norma teknis (ketiadaan Perbup), kelemahan integrasi sistem digital, tingginya ego sektoral, dan kendala anggaran. Solusi yuridis dan praktis yang ditawarkan adalah pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan, pelembagaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar-dinas teknis, restrukturisasi politik anggaran berbasis Money Follows Risk, serta inovasi layanan proaktif "Klinik LKPM Mobile" dengan pendekatan Restorative Administrative (Berita Acara Komitmen) untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengawasan; Perizinan Berusaha; OSS-RBA; DPMPTSP; Efektivitas Hukum |
| Subjects: | Law Constitutional and Administrative Law Public Administration |
| Divisions: | Pascasarjana Program Magister > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | R. Rezza Dwi Purnama Gunawan |
| Date Deposited: | 16 Mar 2026 03:24 |
| Last Modified: | 16 Mar 2026 03:24 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/129154 |
Actions (login required)
 |
View Item |
