Hakim, Arief Rahman (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 1 tahun 2020 tentang SPBS dalam pelestarian kebudayaan di Kecamatan Jatinangor perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Full text not available from this repository.Abstract
Menurunnya minat generasi muda terhadap seni tradisional, berkurangnya penggunaan bahasa Sunda, serta melemahnya komunitas seni di Kecamatan Jatinangor menunjukkan adanya tantangan terhadap ketahanan budaya lokal di era modernisasi. Pemerintah Kabupaten Sumedang merespons kondisi tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi Perda SPBS di Kecamatan Jatinangor; (2) mengkaji upaya pemerintah dalam pelestarian kebudayaan lokal serta dampaknya terhadap ketahanan budaya; dan (3) menilai implementasi SPBS dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori negara hukum untuk melihat kedudukan dan fungsi perda dalam kerangka otonomi daerah, teori implementasi kebijakan George C. Edwards III untuk menganalisis faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta perspektif siyasah dusturiyah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip maslahah ‘ammah, syura, amanah, dan ‘adalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda SPBS di Kecamatan Jatinangor belum optimal. Keterbatasan sosialisasi kebijakan, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta dominannya pendekatan seremonial membuat kebijakan belum sepenuhnya memperkuat ekosistem kebudayaan. Upaya pemerintah berupa festival budaya, pembinaan sanggar seni, dan pengembangan muatan lokal budaya Sunda belum berdampak besar terhadap ketahanan budaya karena regenerasi pelaku seni dan partisipasi generasi muda masih rendah. Ditinjau dari teori negara hukum, Perda SPBS telah memiliki legitimasi yuridis yang kuat namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi pelaksanaan. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan ini bernilai maslahah, tetapi pelaksanaan prinsip syura, amanah, dan ‘adalah belum maksimal. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi SPBS sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kecukupan sumber daya, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat. Pelestarian budaya perlu diarahkan pada pembinaan berkelanjutan agar mampu memperkuat identitas budaya Sunda dan ketahanan budaya masyarakat secara nyata.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi kebijakan; siyasah dusturiyah; ketahanan budaya; SPBS; kebudayaan Sunda |
| Subjects: | Culture and Institutions Constitutional and Administrative Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Siyasah |
| Depositing User: | Arief Rahman Hakim |
| Date Deposited: | 06 Apr 2026 07:25 |
| Last Modified: | 06 Apr 2026 07:25 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/129299 |
Actions (login required)
 |
View Item |
