Analisis kebijakan e-punten dalam mendata penduduk non-permanen dihubungkan dengan pasal 12A ayat 1 peraturan daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2015 tentang administrasi kependudukan

Hadi, Ahmad Maula (2018) Analisis kebijakan e-punten dalam mendata penduduk non-permanen dihubungkan dengan pasal 12A ayat 1 peraturan daerah Kota Bandung nomor 4 tahun 2015 tentang administrasi kependudukan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (243kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (327kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (23kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB) | Request a copy

Abstract

Desentralisasi yang diterapkan di Indonesia merupakan pilihan yang tepat, mengingat dari luas wilayah Negara tersebut tentunya tidak memungkinkan untuk mengurusnya dalam satu komando. Perlu adanya mitra-mitra yang bertugas dibawah pemerintah pusat, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan alat untuk mengatur wilayah dalam cakupan yang lebih kecil dengan memperhatikan pedoman-pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam hal pendataan penduduk non-permanen. Pendataan penduduk non-permanen merupakan dampak dari lonjakan pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Sampai hari ini, kota-kota besar menjadi korban dari adanya penduduk non-permanen karena senantiasa menimbulkan masalah, diantaranya masalah pengangguran, kepadatan penduduk, bencana alam, dan lain sebagainya. Kota Bandungpun menjadi kota yang banyak dikunjungi warga pendatang. Dalam menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan inovasi baru, yaitu E-Punten, untuk mendata penduduk non-permanen. Namun, sampai hari ini kebijakan tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Berdasarkan data yang dihimpun, hanya sebanyak 288 pendatang yang benar-benar memiliki SKTS selama periode September sampai Maret. Sedangkan data dari Badan Pusat Statistik, pendatang yang ada di Kota Bandung dalam 5 tahun terakhir mencapai 5 juta pendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan E-Punten dalam pendataan penduduk non-permanen, mengetahui mekanisme pengawasan dari pelaksanaan E-Punten di Kota Bandung, dan mengetahui efektifitas E-Punten dalam pendataan penduduk non-permanen dihubungkan dengan Pasal 12A Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data-data yang relevan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analisis. Hasil penelitian, sebagai berikut: 1) Aplikasi E-Punten bagi penduduk non-permanen memudahkan untuk mendapatkan SKTS. Namun, jumlah yang ada tidak semudah aplikasinya. Masih banyak para pendatang dari luar Kota Bandung yang tidak mendaftarkan dirinya dalam aplikasi E-Punten ini. 2) Secara pengawasan cukup lemah, sebab hanya mengandalkan laporan dan operasi simpatik/sosialisasi. Sampai hari ini, sosialisasi yang dilakukan hanya di 1 kecamatan dan 1 universitas yang terlaksana. 3) Secara kebijakan dapat dikategorikan lemah, secara hukum tidak tertib administrasi, dan secara pengawasan hanya bersifat persuasif saja. Maka dapat disimpulkan kebijakan E-Punten ini belum dirasa efektif.

Actions (login required)

View Item