Analisis putusan hukum majelis hakim terhadap Akta dibawah tangan pada putusan Nomor 4/PDT.G/PN.KTN tentang sengketa kepemilikan tanah

Fajrin, Ari Mutazili Rizki (2025) Analisis putusan hukum majelis hakim terhadap Akta dibawah tangan pada putusan Nomor 4/PDT.G/PN.KTN tentang sengketa kepemilikan tanah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (330kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (139kB)
	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Lembar Pernyataan Ari Mutazili 1193050018.pdf Download (9MB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (177kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (353kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (762kB)

Abstract

Inti permasalahan terletak pada keabsahan akta di bawah tangan berupa surat pelepasan hak dan ganti rugi tertanggal 1 Desember 2004 sebagai dasar kepemilikan yang sah. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk membedah kedudukan hukum akta di bawah tangan dalam sengketa tersebut, menelaah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, serta mengevaluasi implikasi hukum putusan ini terhadap perlindungan hak atas tanah dan upaya pencegahan sengketa kepemilikan di masa mendatang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta di bawah tangan dalam putusan ini diakui memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat layaknya akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata, sepanjang isinya diakui oleh para pihak. Pertimbangan hakim didasarkan pada perpaduan instrumen hukum pembuktian seperti Pasal 283 RBg, Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUHPerdata, serta Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Implikasi hokum dari putusan ini memberikan perlindungan nyata bagi pemegang hak yang beriktikad baik, namun sekaligus menegaskan peringatan penting bahwa pendaftaran tanah melalui PPAT tetap merupakan keharusan administratif yang krusial dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia untuk menjamn kepastian hukum yang absolut.

Actions (login required)

View Item