Implementasi pasal 20 peraturan daerah kota Bekasi nomor 2 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pasar (iup) rakyat perspektif Siyasah Maliyah

Akbar, Majid Muhammad (2006) Implementasi pasal 20 peraturan daerah kota Bekasi nomor 2 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pasar (iup) rakyat perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gung Djati Bandung.

	Text (COVER) Skripsi Majid Rev munaqosah, cover.pdf Download (28kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (252kB)
	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) SKT PLAGIARISME.pdf Download (223kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (220kB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (429kB)
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)

Abstract

Pasar rakyat merupakan salah satu sarana utama pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Namun demikian, hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan penulis di Pasar Wisma Asri Kota Bekasi menunjukkan danya problematika dalam implementasinya, terutama terkait tata letak/lokasi pasar yang belum sesuai dengan rencana, serta administrasi pedagang yang belum memenuhi persyaratan, seperti Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perda tersebut dalam mewujudkan pasar yang aman, nyaman, dan berkeadilan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang dan tinjauannya dari perspektif Siyasah Maliyah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam mengimplementasikan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Wisma Asri; (2) menganalisis dampak pengelolaan pasar terhadap kesejahteraan pedagang; dan (3) mengkaji implementasi kebijakan tersebut dari perspektif Siyasah Maliyah. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum untuk menilai kepastian dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Pasal 20 Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018. Teori Kewenangan dan Teori Perizinan digunakan untuk menganalisis dasar kewenangan pemerintah daerah serta fungsi IUP2R sebagai instrumen pengendalian. Analisis juga dilakukan dalam perspektif Siyasah Maliyah guna menilai kesesuaian pengelolaan pasar dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analisis. Data penelitian bersifat kualitatif yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pedagang dan pihak terkait, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan dan menilai pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 20 Perda Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 di Pasar Wisma Asri belum sepenuhnya optimal. Meskipun ketentuan perizinan telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan persyaratan administratif dan teknis oleh pengelola pasar. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan dokumen, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan, serta belum maksimalnya pengawasan. Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan administratif, namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar tercapai tertib perizinan dan pengelolaan pasar yang lebih efektif.

Actions (login required)

View Item