Disparitas putusan isbat nikah pada pernikahan yang menggunakan wali muhakkam: Analisis perbandingan penetapan Pengadilan Agama

Suryana, Zahra Aurellia (2026) Disparitas putusan isbat nikah pada pernikahan yang menggunakan wali muhakkam: Analisis perbandingan penetapan Pengadilan Agama. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7 (2). pp. 928-944. ISSN 2747-1403

Preview

Text 928-944+Zahra+Aurellia+Suryana,+Ramdani+Wahyu+Sururie,+Burhanuddin (1).pdf - Published Version Download (214kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan isbat nikah pada pernikahan yang menggunakan wali muhakkam serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pada penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb dan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kepustakaan dengan metode content analysis terhadap kedua penetapan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua hakim menggunakan pendekatan yang berbeda : Hakim PA Waikabubak menggunakan pendekatan kontekstual yang diintegrasikan dengan doktrin fiqih klasik, kondisi sosiologis masyarakat, dan prinsip mashlahah sehingga mengabulkan permohonan; sedangkan Hakim PA Mukomuko menerapkan pendekatan tekstual dengan berpegang erat kepada hukum positif, sehingga permohonan ditolak. Disparitas disebabkan oleh empat faktor utama : kekosongan hukum dan kekaburan regulasi mengenai wali muhakkam; perbedaan kondisi wali nasab dan pemohon; perbedaan paradigma dan metode penafsiran hukum hakim; serta perbedaan konteks budaya hukum dan akses keadilan di masing-masing daerah. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai wali muhakkam untuk menjamin kepastian dan keseragaman hukum di Pengadilan Agama. ENGLISH: The Absence of explicit regulation governing wali muhakkam in Indonesian marriage law has produced inconsistent judicial outcomes in isbat nikah proceedings before Religious Courts. This study analyzes divergent legal reasoning in two comparable cases: Decision No.10/Pdt.P/2023/PA.Wkb (Waikabubak Religious Courts, granted) and Decision No. 49/Pdt.p/2021/PA.Mkm (Mukomuko Religious Courts, rejected), and identifies the factors underlying the disparity between these decisions. This research employs normative juridical methods through library research, with content analysis applied to both decisions, relevant legislation, and legal literature. The findings show that the two judges adopted fundamentally different approaches. The Waikabubak judge applied a contextual approach integrating classical fiqh doctrine, sociological conditions, and the principle of maslahah. Whereas the Mukomuko judge strictly adhered to positive law. Four factors drive this disparity: a legal vacuum and regulatory ambiguity regarding wali muhakkam; differences in the circumstances of the wali nasab and petitioners; divergent judicial paradigms and methods of legal interpretation; and differences in local legal culture and access to justice. This study calls for clearer and more explicit regulation of wali muhakkam to ensure legal certainty and uniformity in Religious Court adjudication.

Actions (login required)

View Item