Kajian yuridis penerapan perlindungan hukum dalam hukum pidana terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan dikaitkan dengan konsep Anti-SLAPP pada pasal 66 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

Setiawan, Dani (2024) Kajian yuridis penerapan perlindungan hukum dalam hukum pidana terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan dikaitkan dengan konsep Anti-SLAPP pada pasal 66 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text 1_cover (21).pdf Download (199kB)
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (214kB) | Preview
	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_skbebasplagiarism (30).pdf Download (3MB)
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (279kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (409kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (498kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Konsep Anti-SLAPP yang terkandung dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), menjamin perlindungan hukum bagi partisipasi Masyarakat dalam Upaya perlindungan lingkungan hidup, dengan ketentuan bahwa seseorang “tidak dapat dituntut secara pidana” atas Tindakan Upaya tersebut. Namun, berdasarkan banyak kasus Pembatasan partisipasi Masyarakat (SLAPP) yang terjadi, menggambarkan situasi implementasi Pasal 66 UUPPLH tersebut hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama. Penelitian ini bertujuan untuk, 1) mengetahui Pengaturan tentang Perlindungan hukum dalam hukum pidana Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. 2) Mengetahui Bagaimana Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH sebagai Konsep Anti-SLAPP Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana Pada Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia. Penelitian ini berlandaskan UUD 1945 terkhusus Pasal 28H ayat (1), serta menggunakan Teori sebagai landasan Analisa, diantaranya 1) Teori Keadilan sebagai landasan bagi keadilan atas hak yang diperoleh setiap orang. 2) Konsep Hukum Lingkungan dalam melihat hubungan antara lingkungan dengan perbuatan manusia yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. 3) Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation sebagai konsep perlindungan hukum Partisipasi masyarkat, dengan aturan pelaksana melalui PERMA No. 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dengan fokus pada analisis normatif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan hukum lainnya, serta data tersier berupa keterangan hasil wawancara. Analisis data atau bahan hukum yang digunakan bersifat deduktif, yaitu menarik Kesimpulan dari umum ke hal yang lebih khusus. Hasil Penelitian ini menunjukan, 1) Pengaturan tentang perlindungan hukum dalam hukum pidana di Indonesia mengenai perlindungan bagi partisipasi Masyarakat dalam Upaya perlindungan lingkungan, cukup memadai dengan didukung oleh peraturan pelaksana bagi Aparat Penegak Hukum, namun pelaksanaanya masih menjadi masalah utama. 2) Penerapan konsep Anti-SLAPP di Indonesia belum begitu efektiv, dibuktikan dengan adanya istilah area abu-abu dalam penggunaan hukum pidana materiil, yang berbahaya bagi pembatasan partisipasi publik, kemudian subjektifitas APH masih menjadi permasalahan dalam penerapannya, serta masih diperlukannya perluasan noodweer dalam KUHP untuk mewujudkan penerapan Pasal 66 UUPPLH tersebut.

Actions (login required)

View Item