Problematika hukum tanah masjid tanpa sertifikat dan ikrar wakaf: Studi kasus Masjid Al Ukhuwwah Panyileukan

Fathony, Fajri Rizki and Ziaharah, Lena Ishelmiany and Damiri, Ahmad (2026) Problematika hukum tanah masjid tanpa sertifikat dan ikrar wakaf: Studi kasus Masjid Al Ukhuwwah Panyileukan. USRAH: Hukum Keluarga Islam, 7 (2). pp. 793-804. ISSN p-ISSN

Preview

Text 793-805+Fajri+Rizki+Fathony,+Lena+Ishelmiany+Ziaharah,+Ahmad+Damiri.pdf Download (201kB) | Preview

Abstract

INDONESIA: Penggunaan tanah sebagai masjid dalam praktik masyarakat sering dilakukan tanpa kejelasan status hukum atas tanah tersebut, baik terkait kepemilikan, peralihan hak, maupun ikrar wakaf yang sah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa, khususnya apabila tanah berasal dari pihak ketiga atau badan hukum privat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status yuridis tanah Masjid Al Ukhuwwah Panyileukan yang secara faktual telah digunakan sebagai sarana ibadah publik, namun tidak didukung oleh Akta Ikrar Wakaf dan dasar peralihan hak atas tanah yang sah. Analisis penelitian ini juga didasarkan pada teori kepastian hukum untuk menilai sejauh mana ketiadaan dasar hukum peralihan hak berdampak terhadap perlindungan dan pengakuan hukum atas tanah masjid, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan mengaitkan fakta empiris dengan ketentuan hukum wakaf dan prinsip hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah Masjid Al Ukhuwwah secara hukum tidak berstatus sebagai tanah wakaf dan masih tercatat sebagai aset badan hukum privat, sehingga penguasaannya bersifat de facto dan belum de jure. Permasalahan utama terletak pada ketiadaan dasar hukum peralihan hak atas tanah, yang berdampak pada belum terwujudnya kepastian hukum atas tanah masjid serta potensi timbulnya sengketa di kemudian hari. ENGLISH: The use of land as a mosque in community practice is often carried out without a clear legal status regarding ownership, transfer of rights, or a valid waqf pledge (ikrar wakaf), which may lead to legal uncertainty and potential disputes, particularly when the land originates from third parties or private legal entities. This study aims to analyze the juridical status of the land of Al Ukhuwwah Mosque in Panyileukan, which has factually been used as a public place of worship but is not supported by a Waqf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf) or a valid legal basis for the transfer of land rights. The analysis is based on the theory of legal certainty to assess the extent to which the absence of a legal basis for the transfer of rights affects the legal protection and recognition of mosque land, both under positive law and Islamic law. This research employs an empirical juridical approach with a descriptive analytical method. Data were collected through interviews, field observations, and documentation studies, and were analyzed by linking empirical facts with the legal provisions on waqf and the principles of Islamic family law. The results show that the land of Al Ukhuwwah Mosque is legally not categorized as waqf land and is still recorded as an asset of a private legal entity, indicating that its control is de facto rather than de jure. The main issue lies in the absence of a legal basis for the transfer of land rights, resulting in the lack of legal certainty over the mosque land and the potential for disputes in the future.

Actions (login required)

View Item