Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilihan umum nasional dan pemilihan daerah perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Hibatullooh, Naufal Nuryaasir (2026) Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilihan umum nasional dan pemilihan daerah perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text COVER.pdf Download (300kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (402kB) | Preview
Preview	Text 3_keterangan bebas plagiarism.pdf.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (644kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (690kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB)

Abstract

Naufal Nuryaasir Hibatullooh, NIM 1223030085, Tahun 2026 skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menyatakan norma pemilu serentak lima kotak dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada bersifat inkonstitusional bersyarat, karena menimbulkan berbagai persoalan konstitusional yang berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi, rasionalitas pemilih, efektivitas penyelenggaraan pemilu, serta beban kerja penyelenggara pemilu. Putusan tersebut menata ulang desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah serta menetapkan jeda waktu tertentu di antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu dan pilkada; 2) mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap sistem pemilu di Indonesia; dan 3) menelaah putusan tersebut dalam perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum tata negara, serta literatur fiqh siyasah. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kekuasaan kehakiman, teori kepastian hukum, serta konsep Siyasah Qadhaiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) putusan ini bersifat final dan mengikat serta menuntut tindak lanjut pembentuk undang-undang melalui perumusan regulasi untuk memperkuat kualitas demokrasi dan perlindungan hak konstitusional pemilih; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada perubahan desain keserentakan pemilu yang mempengaruhi kepastian hukum, kesinambungan pemerintahan daerah, serta relasi pemilu nasional dan daerah, sekaligus berimplikasi pada penyesuaian tahapan pemilu, masa jabatan kepala daerah daerah, DPRD, dan kebutuhan koordinasi serta anggaran.; dan 3) putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk ijtihad qada’i yang bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan publik melalui penataan ulang desain pemilu. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah dipandang sejalan dengan kaidah dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih, perlindungan kebutuhan daruriyyat, serta Maqasid al-syari’ah yaitu Hifz al-aql Menjaga akal khususnya menjaga rasionalitas pemilih, keadilan proses demokrasi, dan stabilitas pemerintahan.

Actions (login required)

View Item