Analisis Penambahan Jumlah Kementerian dalam Kabinet Merah Putih Terhadap Asas Kebermanfaatan Tinjauan Siyasah Dusturiyah

Nurhasanah, Risani Aghnia (2026) Analisis Penambahan Jumlah Kementerian dalam Kabinet Merah Putih Terhadap Asas Kebermanfaatan Tinjauan Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) Lembar Pernyataan - Risani Aghnia N.pdf Download (565kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (327kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (747kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (576kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (899kB)

Abstract

Penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih menjadi salah satu dinamika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Presiden untuk menentukan struktur kabinet sesuai kebutuhan pemeritahan. Kebijakan ini menimbulkan berbagai pandangan terkait efektivitas birokrasi, efisiensi anggaran negara, serta manfaat kebijakan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara, menilai pemenuhan asas kebermanfaatan dalam kebijakan tersebut, serta mengkaji penambahan jumlah kementerian dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan publik, konsep asas kebermanfaatan dalam kebijakan pemerintahan, serta konsep Siyasah Dusturiyah yang menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber literatur lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap norma yang berkaitan dengan pembentukan kementerian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih secara yuridis memiliki dasar hukum yang sah, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. (2) Dari perspektif asas kebermanfaatan, kebijakan tersebut berpotensi memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan spesialisasi fungsi pemerintahan, fokus kebijakan yang lebih jelas, serta peningkatan efektivitas pelayanan publik. (3) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penambahan jumlah kementerian pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan penambahan kementerian harus dilaksanakan secara proporsional, rasional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas agar selaras dengan tujuan penyelenggaraan negara dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Actions (login required)

View Item