Praktik responsive governance direktorat pembinaan masyarakat Polda Jabar dalam keamanan berbasis masyarakat

Nuraster, Aulia (2026) Praktik responsive governance direktorat pembinaan masyarakat Polda Jabar dalam keamanan berbasis masyarakat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (543kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (827kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (966kB)

Abstract

Tingginya angka kriminalitas di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, menuntut adanya tata kelola keamanan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jawa Barat sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pembinaan masyarakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan keamanan berbasis masyarakat melalui pendekatan yang melibatkan seluruh elemen sosial. Namun demikian, sejauh mana praktik tata kelola yang dijalankan telah mencerminkan prinsip responsive governance secara menyeluruh masih perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik responsive governance Ditbinmas Polda Jawa Barat dalam keamanan berbasis masyarakat, yang dianalisis melalui empat dimensi teori Hood dan Margetts (2004), yaitu responsiveness, partnership, innovation, dan evaluation. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD) dengan informan yang meliputi aparat Ditbinmas Polda Jawa Barat, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta pihak kelurahan di wilayah Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi responsiveness, Ditbinmas telah merespons kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pre-emptive dengan menempatkan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak komunikasi, meskipun pemahaman kebutuhan masyarakat secara bottom-up masih perlu diperkuat. Pada dimensi partnership, kemitraan telah terjalin dengan berbagai elemen masyarakat seperti ormas, LSM, tokoh agama, dan komunitas informal, namun jangkauannya belum merata karena pembinaan dilakukan dengan skala prioritas. Pada dimensi innovation, Ditbinmas telah mengembangkan program adaptif seperti Siskamling Siaga Bencana, keterlibatan dalam program ketahanan pangan, serta pemanfaatan teknologi digital, namun inovasi yang dijalankan masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal. Pada dimensi evaluation, monitoring dilakukan melalui laporan Bhabinkamtibmas dan evaluasi internal, namun akses masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada Ditbinmas masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik responsive governance Ditbinmas Polda Jawa Barat dalam keamanan berbasis masyarakat telah berjalan namun belum optimal. Diperlukan penguatan partisipasi masyarakat yang lebih merata, pengembangan program berbasis kebutuhan lokal, serta mekanisme evaluasi yang lebih transparan dan berorientasi pada dampak nyata agar keamanan berbasis masyarakat dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item