Tinjauan hak asasi manusia terhadap sanksi pelaku zina dalam KUHP Pasal 411-412 dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 33-37

Rukmana, Dendi (2026) Tinjauan hak asasi manusia terhadap sanksi pelaku zina dalam KUHP Pasal 411-412 dan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 33-37. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (574kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan tindak pidana zina dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya keberagaman pendekatan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur zina sebagai delik aduan dengan orientasi pada perlindungan institusi perkawinan dan privasi individu. Sementara itu, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur zina sebagai jarimah yang dikenai sanksi cambuk berdasarkan prinsip hukum pidana Islam. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan perdebatan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait dengan prinsip universalitas HAM dan penerapan hukum berbasis syariat Islam dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP Pasal 411–412, mengkaji pengaturan zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33–37, serta membandingkan kedua pengaturan tersebut dari perspektif hak asasi manusia. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori hak asasi manusia yang menekankan prinsip universalitas dan perlindungan terhadap martabat manusia, serta konsep pluralisme hukum yang menjelaskan keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu negara. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah yang menempatkan perlindungan moral dan ketertiban sosial sebagai salah satu tujuan penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum untuk memahami dan membandingkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan Qanun Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP mengatur zina sebagai delik aduan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun, sedangkan Qanun Aceh mengatur zina sebagai jarimah yang dikenai sanksi cambuk. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya dua pendekatan dalam memandang tindak pidana zina, yaitu pendekatan hukum pidana nasional yang menekankan perlindungan privasi dan institusi keluarga, serta pendekatan hukum Islam yang menekankan penegakan norma moral dan ketertiban sosial. Dalam perspektif hak asasi manusia, perbedaan tersebut menunjukkan dinamika hubungan antara nilai-nilai universal HAM dengan penerapan hukum berbasis syariat Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Actions (login required)

View Item