Kekerasan dalam rumah tangga tinjauan hukum terkait dengan putusan nomor 52/PID.SUS/2025/PT.BDG menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan hukum pidana islam

Kania, Dewi (2026) Kekerasan dalam rumah tangga tinjauan hukum terkait dengan putusan nomor 52/PID.SUS/2025/PT.BDG menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan hukum pidana islam. Sarjana thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) SK BEBAS PLAGIARISM.pdf Download (725kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (219kB) | Preview
	Text (BAB I) BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang dilakukan oleh Pelaku berinisial AT terhadap istrinya, berinisial CIN, yang terungkap melalui rekaman CCTV. Kasus ini menunjukkan bahwa KDRT masih kerap terjadi dan membutuhkan penanganan hukum yang tegas. Secara yuridis, perbuatan tersebut berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pelaku terhadap Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menganalisis perbuatan tersebut dalam perspektif Hukum Pidana Islam, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fundamental antara kedua sistem hukum tersebut dalam menangani kasus a quo. Kerangka berpikir penelitian ini berpijak pada teori pemidanaan (absolut, relatif, dan gabungan) serta perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif, yang dikorelasikan dengan konsep jarimah ta'zir dan prinsip magāşid al-syari'ah terutama perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al-'ird) dalam Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan hukum pidana islam. Sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/PID.SUS/2025/PT.BDG. Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu meliputi Al-Qur'an dan Al-Haditst, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Peneliti merujuk pada literatur klasik (kitab kuning) maupun kontemporer di bidang fiqh jinayah. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia Islam, serta artikel berita resmi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan Pelaku telah memenuhi seluruh unsur Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT terkait kekerasan fisik, di mana pada tingkat banding hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai jarimah ta 'zir karena secara nyata melanggar kewajiban suami untuk memperlakukan istri secara patut (mu'āsyarah bi al-ma'rüf). Persamaan kedua sistem hukum ini terletak pada orientasi perlindungan terhadap kelompok rentan dan pencegahan kemudaratan. Perbedaannya terletak pada aspek teknis: UU PKDRT mengatur sanksi secara kaku dan terperinci, sedangkan Hukum Pidana Islam memberikan kewenangan diskresioner kepada hakim untuk menentukan hukuman yang paling maslahat bagi pemulihan keluarga.

Actions (login required)

View Item