Pelaksanaan penanganan keterlambatan pembayaran upah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan (studi perjanjian kerja pada PT X)

Handayani, Yuni (2026) Pelaksanaan penanganan keterlambatan pembayaran upah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan (studi perjanjian kerja pada PT X). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak-2.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (294kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (377kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran (17).pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)

Abstract

Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar denda keterlambatan sebagai kompensasi kepada pekerja. Namun, pada praktiknya di PT X, sering terjadi keterlambatan pembayaran upah yang tidak disertai dengan pembayaran denda sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pekerja dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penanganan keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh di PT X, mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan keterlambatan pembayaran upah di PT X, dan mengetahui upaya yang dilakukan PT X untuk memenuhi kewajiban yang muncul atas keterlambatan/tidak terpenuhinya hak sesuai kesepakatan.Penelitian ini didasarkan pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum untuk mengkaji kepastian norma yang terkait dengan fenomena yang terjadi, teori efektivitas hukum digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan penerapan aturan denda keterlambatan upah dalam praktik industrial di PT X, teori perjanjian digunakan untuk menegaskan hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak yang harus ditunaikan. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar denda keterlambatan sebagai kompensasi kepada pekerja.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data secara kualitatif, yaitu menafsirkan data yang diperoleh melalui interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan keterlambatan upah di PT X belum sepenuhnya selaras dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Secara yuridis, Pasal 5 ayat (1) poin c dalam Perjanjian Kerja PT X bersifat terlalu umum sehingga menimbulkan kekaburan hukum, khususnya terkait mekanisme denda keterlambatan sebagai hak normatif yang memaksa. Kendala utama dalam penanganan keterlambatan pembayaran upah di PT X mencakup faktor internal berupa ketidakpastian data arus kas dalam penjadwalan ulang serta ketidaklengkapan substansi pada Perjanjian Kerja yang memicu legal deadlock pada perundingan bipartit. Secara eksternal, efektivitas hukum terhambat oleh ketergantungan finansial pada pihak ketiga. Upaya yang dilakukan perusahaan meliputi penerapan prinsip transparansi komunikasi, sistem administrasi keuangan, serta rencana adendum perjanjian kerja untuk merinci klausul denda sesuai Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Actions (login required)

View Item