Partisipasi masyarakat desa Ulumahuam kecamatan Silangkitang terhadap pemantauan dan pengawasan pembangunan desa menurut pasal 82 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif siyasah dusturiyah

Siregar, Radja Rasidoniandi (2026) Partisipasi masyarakat desa Ulumahuam kecamatan Silangkitang terhadap pemantauan dan pengawasan pembangunan desa menurut pasal 82 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISM) Bebas Plagiarism.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (359kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (830kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap pemantauan dan pengawasan pembangunan desa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan perspektif fiqih siyasah dusturiyah. Desa Ulumahuam memiliki karakteristik geografis berupa wilayah berbukit dan dataran rendah yang mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit sebagai mata pencaharian utama masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengawasan pembangunan, dampak dari partisipasi tersebut terhadap kualitas hasil pembangunan, serta tinjauan fiqih siyasah dusturiyah atas peran masyarakat dalam proses pengawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menegetahui tingkat partisipasi masyarakat Desa Ulumahuam dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . (2) Menegetahui dampak partisipasi masyarakat Desa Ulumahuam terhadap pengawasan pembangunan desa berdasarkan Pasal 82 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014. (3) Mengetahui Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah atas peran masyarakat desa terhadap pengasawan pembangunan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai unsur masyarakat desa, perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meliputi kontribusi ide, tenaga, dan pengawasan yang dilakukan secara aktif melalui mekanisme musyawarah desa dan pengawasan berkala oleh BPD. Penerapan Pasal 82 UU Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi transparan dan mengawal proses pembangunan desa secara partisipatif, demokratis, dan akuntabel. Pendekatan fiqih siyasah dusturiyah memperkuat prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umum, serta menegaskan fungsi pengawasan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan pemerintahan desa yang ideal. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa berjalan aktif melalui musyawarah, peran BPD, dan media informasi seperti website desa serta papan pengumuman, didukung faktor internal seperti kesadaran tinggi dan eksternal seperti kepemimpinan inklusif, meskipun terkendala akses di wilayah terpencil serta mekanisme yang kurang jelas. Dampaknya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan sesuai Pasal 82 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tinjauan siyasah dusturiyah menegaskan partisipasi sebagai wujud musyawarah demokratis berbasis kemaslahatan Islam. Secara keseluruhan, penguatan sosialisasi, literasi digital, dan sinergi kelembagaan diperlukan untuk optimalisasi partisipasi yang berkelanjutan guna mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item