Analisis sosiologi hukum Islam terhadap keabsahan pernikahan sesiki di Minangkabau perspektif hukum adat dan kompilasi hukum Islam

Hajir, Maulan (2026) Analisis sosiologi hukum Islam terhadap keabsahan pernikahan sesiki di Minangkabau perspektif hukum adat dan kompilasi hukum Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarsm.pdf Download (66kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (354kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan mengenai keabsahan pernikahan sesuku dalam masyarakat Minangkabau. Hukum adat melarang pernikahan sesuku karena dianggap bertentangan dengan prinsip eksogami dalam sistem kekerabatan matrilineal, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 tidak melarang selama tidak terdapat hubungan mahram. Perbedaan tersebut menimbulkan dinamika hukum dan sosial dalam praktik perkawinan di masyarakat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui status keabsahan pernikahan sesuku menurut hukum adat di Minangkabau; (2) mengetahui implementasi Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 terhadap keabsahan pernikahan sesuku di Minangkabau; dan (3) mengetahui analisis sosiologi hukum Islam terhadap ketentuan hukum adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 mengenai keabsahan pernikahan sesuku. Penelitian ini menggunakan teori pluralisme hukum, legal culture, living law, maqasid al-shari’ah, dan utilitarianisme untuk melihat hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam praktik pernikahan sesuku di Minangkabau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris dan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh adat serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Pendekatan ini digunakan untuk memahami aturan hukum sekaligus praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) menurut hukum adat Minangkabau, perkawinan sesuku dipandang sebagai pelanggaran adat karena bertentangan dengan prinsip eksogami dan dapat menimbulkan sanksi sosial, meskipun tidak selalu dianggap batal secara formal; (2) menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 39, perkawinan sesuku tetap sah selama tidak terdapat hubungan mahram dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan, sehingga dapat dicatatkan secara resmi di KUA; dan (3) dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena tersebut menunjukkan adanya menunjukkan adanya pluralisme hukum di masyarakat Minangkabau, di mana hukum adat berfungsi sebagai pengendali sosial seperti menjaga kekerabatan dan keharmonisan kaum, sedangkan hukum negara dan hukum Islam memberikan kepastian hukum formal yakni kepastian hukum serta pengakuan resmi terhadap perkawinan, sehingga keduanya berjalan berdampingan dengan fungsi yang berbeda dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat.

Actions (login required)

View Item