Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual berdasarkan undang-undang no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

Almumtazah, Hurun Sajidah (2026) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual berdasarkan undang-undang no.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (PLAGIARISM) 3_plagiarism.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (415kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Pemerasan melalui platform chat seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi digital. Tindak pidana ini dilakukan dengan ancaman penyebaran informasi, foto, video, atau dokumen elektronik bermuatan pribadi dan/atau seksual untuk memaksa korban memenuhi kehendak pelaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan dasar hukum yang lebih tegas, praktik penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam aspek pembuktian elektronik, identifikasi pelaku, perlindungan korban, dan efektivitas koordinasi antar aparat penegak hukum. Atas dasar itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga persoalan, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual berdasarkan UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 2) mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual; dan 3) mengetahui upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual. Untuk menganalisis permasalahan kekerasan seksual melalui flatform digital, penulis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis guna membedah pengaruh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan terhadap efektivitas hukum di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Sumber data yg digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini terdiri dari sumber hukum primer, sumber data hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan: 1) penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui platform chat seksual pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat melalui Undang-Undang TPKS, Undang-Undang ITE, serta dukungan sistem pembuktian elektronik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dalam praktik; 2) kendala utama dalam penegakan hukum meliputi kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kemampuan aparat dalam forensik digital, sulitnya melacak pelaku yang menggunakan akun anonim, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor karena rasa takut, malu, dan stigma sosial; dan 3) upaya penegakan hukum yang diperlukan meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama antarlembaga dan dengan platform digital, optimalisasi perlindungan dan pemulihan korban, serta peningkatan literasi digital masyarakat sebagai langkah preventif.

Actions (login required)

View Item