Sanksi tindak pidana liwath dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan kanun jenayah syariah Brunei Darussalam tahun 2013

Mutmainah, Alpiah (2026) Sanksi tindak pidana liwath dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dan kanun jenayah syariah Brunei Darussalam tahun 2013. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI) Lembar Pernyataan Skripsi.pdf Download (866kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (557kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (700kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)

Abstract

Dasar pemikiran penelitian ini adalah adanya permasalahan berupa peningkatan kasus penyimpangan seksual liwath di masyarakat kontemporer yang semakin kompleks akibat teknologi informasi dan degradasi nilai moral. Efektivitas hukum dalam menanggulangi perilaku tersebut juga dinilai belum maksimal meskipun regulasi sanksi pidana telah ada. Kondisi ini terlihat dari masih adanya kasus liwath di Aceh pasca pemberlakuan Qanun Jinayat, berbeda dengan Brunei Darussalam yang memiliki sanksi lebih berat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor pembentukan, dasar pertimbangan hukum, serta dampak dan efektivitas dari penerapan sanksi liwath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam Tahun 2013 dari perspektif hukum pidana Islam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbandingan hukum menurut Soerjono Soekanto, yang berfungsi sebagai metode untuk menganalisis persamaan dan perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Dalam konteks studi ini, teori tersebut diterapkan untuk membandingkan pengaturan dan sanksi tindak pidana liwath antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam Tahun 2013, guna mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta faktor sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi implementasinya di kedua wilayah. Metode penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Data yang dihasilkan dari penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan sanksi liwāṭh di Aceh dan Brunei Darussalam dipengaruhi oleh faktor konstitusional, religius, dan politik hukum. Aceh mengatur liwāṭh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai bentuk pelaksanaan otonomi khusus, sedangkan Brunei Darussalam menerapkannya melalui Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 berdasarkan ideologi Melayu Islam Beraja; (2) dasar hukum sanksi liwāṭh di kedua wilayah sama-sama bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan pendapat fuqaha, namun Aceh lebih menekankan pendekatan ta’zir yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional Indonesia, sedangkan Brunei Darussalam mengadopsi klasifikasi hudud dan ta’zir sebagaimana dalam fiqh klasik; dan (3) efektivitas sanksi di Brunei Darussalam dinilai lebih kuat dibandingkan Aceh. Di Aceh, kasus liwāṭh masih ditemukan meskipun telah diterapkan sanksi cambuk, denda, dan penjara, sedangkan di Brunei Darussalam belum ditemukan putusan kasus liwāṭh sehingga sanksi berat dalam Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 dinilai memiliki daya preventif yang lebih besar.

Actions (login required)

View Item