Nugraha, Setiaji (2026) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi pasal 7 Peraturan Walikota Bandung nomor 1175 tahun 2015 tentang rencana induk transportasi Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (60kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (23kB) | Preview |
|
|
Text (SUKET BEBAS PLAGIASI)
Setiaji Ilham Nugraha.pdf Download (222kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (65kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (476kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) |
Abstract
Transportasi publik merupakan layanan dasar yang berperan penting dalam menjamin mobilitas masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Bandung yang memiliki tingkat kepadatan dan kompleksitas wilayah yang tinggi. Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung sebagai dasar pengembangan sistem angkutan massal melalui Trans Metro Bandung (TMB). Namun, implementasi Pasal 7 Peraturan Wali Kota tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan transportasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Gambaran umum Transportasi Publik di Kota Bandung (2) Efektivitas implementasi transportasi publik di Kota Bandung, serta (3) meninjaunya dari perspektif siyasah dusturiyah. Dalam penelitian ini, menggunakan teori kewenangan untuk menilai kedudukan dan daya ikat Peraturan Wali Kota dalam sistem hukum nasional, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, serta teori siyasah dusturiyah untuk menilai kebijakan transportasi publik berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan maslahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analisis. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) pelaksanaan teknis transportasi publik dan sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, (2) implementasi Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015 belum efektif: Ditemukannya keterbatasan armada, ketimpangan persebaran rute dan halte (3) TMB termasuk kategori maslahah hajiyyat dan dominan berkaitan dengan maqashid syariah dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs). Oleh karena itu, perbaikan transportasi publik di Kota Bandung memerlukan penguatan kepemimpinan yang bertanggung jawab, konsistensi kebijakan, serta hubungan yang lebih responsif antara pemerintah dan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hirarki hukum; implementasi kebijakan; siyasah dusturiyah; trans metro bandung; transportasi publik |
| Subjects: | Law > Comparative Law Constitutional and Administrative Law Private Law > Organizations, Associations Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Siyasah |
| Depositing User: | Setiaji Ilham Nugraha |
| Date Deposited: | 04 Jun 2026 03:04 |
| Last Modified: | 04 Jun 2026 03:04 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/132142 |
Actions (login required)
 |
View Item |
