Implementasi undang undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Aqna, Muhammad Athoillah (2025) Implementasi undang undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Surat Pernyataan (9).pdf Download (670kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (320kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (713kB)

Abstract

Sengketa tanah wakaf yang terjadi di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena adanya klaim dari pihak ahli waris wakif yang menyatakan bahwa tanah tersebut bukan merupakan tanah wakaf. Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam pemahaman masyarakat terhadap status hukum wakaf, serta lemahnya pelaksanaan administrasi wakaf di tingkat lokal. Padahal, secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan dan pengelolaan harta benda wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses atau mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung serta untuk melihat sejauh mana implementasi Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap sengketa dan penyelesaian sengketa penarikan tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas. Kerangka berpikir dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, implementasi UU No. 41 Tahun 2004 ditelaah berdasarkan sejauh mana informasi tentang status wakaf tersampaikan dengan baik, ketersediaan sumber daya bagi pihak terkait (seperti KUA dan nazhir), sikap pelaksana dalam menyikapi konflik, serta dukungan struktur birokrasi dalam menyelesaikan sengketa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan nazhir, ahli waris, tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap dokumen wakaf yang ada. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan merujuk pada teori yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf di masjid Al-Ikhlas dilakukan dengan cara non-litigasi dalam hal ini dengan musyawarah antara ahli waris wakif dan nazhir.(2) Dalam praktiknya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf di masjid Al-Ikhals belum berjalan optimal sesuai dengan pasal 62 ayat 1 Undang Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, karena belum terdapat pencatatan resmi di KUA, tidak adanya akta ikrar wakaf (AIW), serta di dalamnya tidak selaras dengan pasl 40 poin b dan g karena adanya penarikan tanah wakaf.

Actions (login required)

View Item