Pelaksanaan pembagian kewenangan perizinan pariwisata pasca ditetapkannya pasal 67 undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan implikasinya terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintahan Daerah di wilayah Priangan Timur

Rahmatillah, Rifyal (2025) Pelaksanaan pembagian kewenangan perizinan pariwisata pasca ditetapkannya pasal 67 undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan implikasinya terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintahan Daerah di wilayah Priangan Timur. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PUSTAKA) 3_SUKET BEBAS PLAGIASI.pdf Download (395kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_DAFTAR ISI.pdf Download (248kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_BAB I.pdf Download (357kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (563kB)
	Text (BAB III) 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text (BAB IV) 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB)
	Text (BAB V) 9_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB)

Abstract

Salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia adalah sektor pariwisata. Namun, dengan diberlakukannya Omnibus Law Cipta Kerja melalui Pasal 67 yang mengubah substansi perizinan usaha pariwisata, terjadi pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini menimbulkan persoalan serius terkait dengan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah. Pengambilalihan kewenangan perizinan sektor pariwisata oleh pemerintah pusat tidak kondusif karena pemerintah daerah harus menunggu kebijakan pemerintah pusat, sehingga meniadakan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pembagian kewenangan perizinan dalam bidang pariwisata di wilayah Priangan Timur, menganalisis hambatan yang dihadapi Kantor Dinas Pelayanan dan Sistem Perizinan Terpadu dalam menangani perizinan di wilayah tersebut, serta menganalisis peran pemerintah daerah dalam mewujudkan good corporate governance dalam bidang pariwisata di wilayah Priangan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan normatif. Sumber data mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah daerah, literatur akademik, serta data sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum sebagai Grand Theory, Teori Otonomi Daerah sebagai Middle Theory, dan Teori Perizinan sebagai Applied Theory. Ketiga teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pembagian kewenangan perizinan pariwisata mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum dan otonomi daerah yang sesungguhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, implementasi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menciptakan ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perizinan usaha pariwisata, karena banyak peraturan pelaksanaan dari pemerintah pusat yang belum tersedia dengan jelas. Kedua, hambatan yang dihadapi Kantor Dinas Pelayanan dan Sistem Perizinan Terpadu di wilayah Priangan Timur mencakup keterbatasan informasi mengenai prosedur perizinan yang baru, implementasi sistem Online Single Submission (OSS) yang belum optimal, serta konflik kepentingan antara upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan kebijakan pusat yang memusatkan penerbitan izin. Ketiga, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan good corporate governance dalam bidang pariwisata masih terbatas karena berkurangnya kewenangan perizinan yang berakibat pada menurunnya pendapatan asli daerah, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memerlukan penyesuaian untuk lebih mengakomodasi kepentingan daerah dalam upaya mewujudkan good corporate governance dalam bidang pariwisata.

Actions (login required)

View Item