Implementasi Asas ijbari terhadap pewarisan Non Fungible Token dalam perspektif Hakim Pengadilan Agama Solok

Pratama, Ihsan Aiman (2026) Implementasi Asas ijbari terhadap pewarisan Non Fungible Token dalam perspektif Hakim Pengadilan Agama Solok. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover .pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Bebas Plagiasi .pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (476kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (676kB)

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain melahirkan aset digital berupa Non Fungible Token (NFT) yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun menimbulkan persoalan dalam hukum kewarisan Islam. Karakteristik NFT yang hanya dapat diakses melalui private key menjadi hambatan teknis dalam implementasi asas ijbari, yaitu prinsip peralihan harta warisan secara otomatis kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan private key, ahli waris tidak dapat menguasai NFT meskipun hak waris telah beralih secara hukum. Kondisi ini diperparah oleh kekosongan regulasi yang belum mengatur mekanisme pewarisan aset digital secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi NFT sebagai objek tirkah dalam perspektif asas ijbari serta mengeksplorasi pandangan hakim Pengadilan Agama Solok terhadap implementasi asas ijbari dalam pewarisan NFT. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam serta konsep maslahat melalui pendekatan maqashid syariah sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Solok Kelas II yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah, sedangkan data sekunder diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT memenuhi kualifikasi sebagai tirkah yang sah karena memiliki nilai ekonomis (mutaqawwam) dan dapat dipindahtangankan (intiqal), sehingga dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 503 jo. Pasal 509 KUHPerdata dan termasuk harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf (d) KHI. Hakim Pengadilan Agama Solok mendasarkan penyelesaian persoalan ini pada empat landasan, yaitu ijtihad berbasis maqashid syariah, penafsiran ekstensif terhadap KHI, pengakuan alat bukti elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, dan asas maslahat. Wasiat digital berfungsi sebagai alat bukti kehendak pewaris sekaligus instrumen teknis penyerahan akses private key kepada ahli waris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan implementasi asas ijbari dalam pewarisan NFT bersifat teknis, bukan normatif. Peralihan hak waris tetap terjadi secara otomatis berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata dan Pasal 187 KHI. Namun, tanpa mekanisme penyerahan akses digital melalui wasiat digital, asas ijbari tidak dapat terwujud secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengakomodasi wasiat digital guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris atas aset digital.

Actions (login required)

View Item