Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 dan hukum acara peradilan agama

Hidayat, Mela Halimah Putri (2026) Perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 dan hukum acara peradilan agama. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 01. Cover.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 02. Abstrak.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 03. Keterangan bebas plagiarism.pdf Download (589kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 04. Daftar Isi.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 05. BAB 1.pdf Download (389kB) | Preview
	Text (BAB II) 06. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)
	Text (BAB III) 07. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text (BAB IV) 08. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text (BAB V) 09. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial yang serius di Indonesia. Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2025, tercatat sebanyak 35.025 korban perempuan dan anak melaporkan tindak kekerasan, dengan 15.657 korban mengalami kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Sementara itu, CATAHU 2025 Komnas Perempuan mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender, menjadi angka tertinggi dalam satu dekade terakhir, sehingga diperlukan sistem perlindungan hukum yang komprehensif melalui jalur pidana maupun perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mengetahui bentuk perlindungan hukum dalam Hukum Acara Peradilan Agama, serta menganalisis secara komparatif kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini menggunakan kerangka teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, teori keadilan John Rawls dan Aristoteles, serta teori perbandingan hukum René David. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan saling keterkaitan antara kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data bersifat sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara memaparkan dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan yang bersifat preventif, represif, dan kuratif melalui keterlibatan kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pengadilan. Kedua, Hukum Acara Peradilan Agama memberikan perlindungan keperdataan melalui putusan perceraian, penetapan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan hak asuh anak, yang diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Ketiga, kedua sistem hukum ini bersifat saling melengkapi, UU PKDRT berfokus pada penindakan pelaku, sedangkan Hukum Acara Peradilan Agama berfokus pada pemulihan hak-hak perdata korban. Namun, ketiadaan mekanisme terintegrasi antara keduanya masih menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban KDRT.

Actions (login required)

View Item