Peranan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode 2014-2015 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPRD, DPR, DPD, Dan DPRD

Kahfi, Muhammad (2016) Peranan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode 2014-2015 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPRD, DPR, DPD, Dan DPRD. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover2.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 3_Bab I.pdf Download (136kB) | Preview
	Text (BAB II) 4_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text (BAB III) 5_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text (BAB IV) 6_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)

Abstract

Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (Stakeholder), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa (coercive). Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode 2014-2015, dan apa saja kendala dan solusi dalam penyusunan peraturan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti dapat langsung menemui kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metodologi yaitu observasi, wawancara. Metode dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris yang kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan suatu analisis dari rumusan masalah yang ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran DPRD dalam penyusunan daerah Tahun 2014-2015 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menghasilkan 23 perda, dan 10 diantaranya berasal dari inisiatif DPRD. Kemudian kendala dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2014-2015 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya keterbukaan informasi antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang didapat.

Actions (login required)

View Item