Sanksi makar terhadap negara dalam pasal 106 KUHP perspektif hukum pidana Islam

Solahudin, Asep (2018) Sanksi makar terhadap negara dalam pasal 106 KUHP perspektif hukum pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab 1.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy

Abstract

Makar merupakan suatu tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat dan negara. Terjadinya makar dapat mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana makar menyangkut soal keamanan sebuah negara. Untuk itu dibutuhkan hukum dan sanksi yang dapat mencegah adanya tindak pidana makar. Salah satu nya adalah pasal 106 KUHP dengan maksud memisahkan wilayah negara kedalam kekuasaan asing. Dalam hukum pidana Islam, Makar atau Pemberontakan termasuk ke dalam Jarimah yang ketentuan dan sanksinya telah ditentukan. Untuk itu diperlukan tinjauan lebih lanjut mengenai pasal 106 KUHP dalam Hukum Pidana Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui sanksi tindak pidana makar menurut pasal 106 KUHP, (2) mengetahui sanksi tindak pidana pemberontakan dalam hukum pidana Islam (3) mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana makar dalam pasal 106 KUHP Makar dalam pasal 106 KUHP dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh, atau dengan maksud untuk supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ketangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, Pemberontakan termasuk ke dalam jarimah Hudud yang ketentuan serta sanksinya terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 9., Metode Penelitian ini termasuk jenis content analisis (analisis isi) dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau library research. Hasil dari penelitian ini adalah 1) sanksi makar dalam pasal 106 KUHP adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain. 2) Sanksi pemberontakan dalam Hukum Pidana Islam termasuk kedalam jarimah Hudud yang ketentuan sanksinya ada dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yaitu diperangi dan dibunuh. Namun, Imam terlebih dahulu mengirim utusan kepada para pemberontak agar kembali taat. 3) tinjauan Hukum Pidana Islam bahwa pasal 106 KUHP termasuk kedalam jarimah ta’zir karena tidak terpenuhi unsur menggunakan kekuatan/senjata. Pasal 106 dalam Hukum pidana Islam disebut pembangkang.

Actions (login required)

View Item