Dinamika pengakuan aliran kepercayaan di Indonesia: 1965–2017

Najmudin, Salman (2026) Dinamika pengakuan aliran kepercayaan di Indonesia: 1965–2017. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover Teseis.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (306kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) Lembar Pernyataan.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar isi.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab I (2).pdf Download (422kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab II (2).pdf Restricted to Registered users only Download (464kB) | Request a copy
	Text (BAB III) Bab III (2).pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) Bab IV (2).pdf Restricted to Registered users only Download (468kB) | Request a copy
	Text (BAB V) Bab V (2).pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka (2).pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) Lampiran Tesis_compressed.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika pengakuan aliran kepercayaan di Indonesia pada periode 1965–2017 dengan fokus pada hubungan antara negara, agama, dan penghayat kepercayaan. Permasalahan penelitian berangkat dari adanya diskriminasi administratif dan sosial yang dialami penghayat kepercayaan akibat kebijakan negara yang membedakan agama resmi dan kepercayaan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis pengakuan aliran kepercayaan, menjelaskan peran negara dan agama dalam pembentukan kebijakan, serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian terdiri atas dokumen hukum, arsip pemerintah, putusan Mahkamah Konstitusi, surat kabar, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penghayat kepercayaan dan kebijakan keagamaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, penghayat kepercayaan mengalami berbagai bentuk pembatasan melalui kebijakan administratif dan pengawasan negara yang menempatkan mereka di luar kategori agama resmi. Memasuki era Reformasi, tuntutan pengakuan semakin menguat melalui advokasi masyarakat sipil dan pendekatan hukum. Perubahan signifikan terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui hak konstitusional penghayat kepercayaan untuk dicantumkan dalam dokumen kependudukan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial, resistensi sebagian kelompok masyarakat, dan ketidaksamaan pelaksanaan di berbagai daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap aliran kepercayaan merupakan hasil proses historis yang panjang dan menjadi bagian penting dalam penguatan pluralisme, demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Actions (login required)

View Item