Legal reasoning dan implikasi hukum izin ppligami dengan alasan hiperseksualitas terhadap hak istri pertama: Studi putusan no. 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg

Salsabila, Hany (2026) Legal reasoning dan implikasi hukum izin ppligami dengan alasan hiperseksualitas terhadap hak istri pertama: Studi putusan no. 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text cover.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text suket bebas plagiarisme hany.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (413kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (698kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | Request a copy
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy

Abstract

Poligami dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan pengecualian terhadap asas monogami yang hanya dapat diberikan melalui putusan pengadilan apabila alasan dan syarat yang ditentukan undang-undang benar-benar terpenuhi secara objektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dikabulkannya permohonan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg tanpa didukung bukti medis maupun keterangan ahli, sehingga menimbulkan persoalan serius terkait kualitas legal reasoning, kepastian hukum, dan perlindungan hak istri pertama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas; kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang izin poligami dengan alasan hiperseksualitas; dan ketiga, bagaimana implikasi hukum dan kepastian hukum terhadap istri pertama. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori legal reasoning, teori pembuktian, konsep hiperseksualitas dalam perspektif medis dan hukum, maqashid syariah, maslahah mursalah, serta teori implikasi hukum dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan hukum hakim mengandung pergeseran framing yang tidak transparan dengan standar pembuktian yang terlalu longgar karena tidak menghadirkan keterangan ahli medis; kedua, klaim hiperseksualitas yang tidak terverifikasi tidak memiliki pijakan kuat dalam fikih, maqashid syariah, maupun maslahah mursalah karena madharat bagi istri pertama lebih nyata dari kemaslahatan yang diklaim; ketiga, putusan ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan berupa ketidakpastian status hukum dan belum memadainya perlindungan hukum yang proaktif dan substantif bagi istri pertama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya standar pembuktian yang lebih ketat melalui keterangan ahli medis atau psikiatris dalam perkara izin poligami yang didasarkan pada alasan medis-psikologis, guna mencegah penyalahgunaan lembaga poligami dan memperkuat perlindungan hukum bagi istri pertama.

Actions (login required)

View Item