Penerapan norma hukum nafkah iddah dalam perkara cerai gugat: Analisis ratio decidendi putusan hakim pengadilan agama

Devi, Nur Aini Asri (2026) Penerapan norma hukum nafkah iddah dalam perkara cerai gugat: Analisis ratio decidendi putusan hakim pengadilan agama. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7 (2). pp. 1032-1050. ISSN 2747-1403

Preview

Text 1032+-+1050+Nur+Aini+Asri+Devi,+Riyan+Ramdani (2).pdf Download (246kB) | Preview

Abstract

ENGLISH: Iddah alimony is a post-divorce right received by the wife. Iddah alimony due to talaq is specifically regulated in Article 149 of the Compilation of Islamic Law (KHI), while the regulations on ifdah alimony for divorce have not been explicitly contained in a regulation. Because of this gap, the government issued SEMA No. 3 of 2018 as a regulation to protect the rights of wives in divorce lawsuits. However, instead of applying SEMA a quo in legal considerations, the council of judges in several judgments of iddah alimony divorce prefer to use articles 149 of the Code of Civil Code or 152 of the Code of Civil Procedure, even though the two articles normatively only apply to the consequences of talaq. The purpose of this study is to find out the practice of applying the norm of iddah alimony by judges in the Religious Court in the divorce decree and analyze its conformity with the applicable positive law. The research method used is normative legal research that focuses on examining the rules and norms of law in positive law. The results of the study show that the application of articles 149 and 152 of the KHI is not appropriate in adjudicating the maintenance of the divorce lawsuit, and has violated the principle that the decision must contain a correct and appropriate legal basis or reason as contained in article 50 paragraph 1 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. This research is expected to be an input for judges in religious courts regarding the application of legal norms of alimony, and as a new breakthrough for lawmakers to form regulations regarding the legal consequences of divorce lawsuits. INDONESIA: Nafkah iddah merupakan hak pasca perceraian yang diterima oleh istri. Nafkah iddah akibat talak diatur secara khusus dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara peraturan nafkah iddah cerai gugat belum dimuat secara eksplisit dalam suatu regulasi. Dikarenakan terjadi kesenjangan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 sebagai regulasi untuk melindungi hak istri dalam cerai gugat. Namun, alih-alih menerapkan SEMA a quo dalam pertimbangan hukum, majlis hakim dalam beberapa putusan nafkah iddah cerai gugat lebih memilih untuk menggunakan pasal 149 KHI atau 152 KHI, padahal kedua pasal tersebut secara normatif hanya berlaku bagi akibat talak. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui praktik penerapan norma nafkah iddah oleh hakim di Pengadilan Agama pada putusan cerai gugat dan menganalisis kesesuaiannya dengan hukum positif yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang berfokus mengkaji kaidah dan norma hukum dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 149 dan pasal 152 KHI tidak tepat dalam mengadili nafkah iddah cerai gugat, dan telah menciderai asas putusan harus memuat dasar atau alasan hukum yang benar dan tepat sebagaimana dimuat dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim di pengadilan agama terkait penerapan norma hukum nafkah iddah, dan sebagai terobosan baru bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk regulasi mengenai akibat hukum cerai gugat.

Actions (login required)

View Item