Penyalahgunaan video unboxing untuk memenuhi syarat pengembalian barang di marketplace

Mubarak, Naufal Ramadhan and Mayaningsih, Dewi and Ziaharah, Lena Ishelmiany (2026) Penyalahgunaan video unboxing untuk memenuhi syarat pengembalian barang di marketplace. Begawan Abioso, 17 (1). pp. 53-67. ISSN 2810-0727

Preview

Text 1223050128_Naufal Ramadhan Mubarak_Artikel Tugas Akhir.pdf Download (333kB) | Preview

Abstract

INDONESIA: Pertumbuhan e-commerce melahirkan kebijakan marketplace yang mewajibkan dokumentasi video unboxing sebagai syarat pengembalian barang untuk memitigasi risiko penipuan. Namun, ketimpangan posisi tawar tersebut berkembang menjadi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) ketika marketplace bertindak sewenang-wenang dalam memutus sengketa dengan mengesampingkan atau menolak menilai alat bukti yang diajukan pembeli dan/atau penjual. Penelitian ini bertujuan mengkaji klausula tersebut ditinjau dari kewajiban penyediaan sarana pengaduan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, menguji kekuatan pembuktian video sebagai dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta menganalisis akibat hukum video hasil rekonstruksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan marketplace yang memutus sengketa secara sepihak dengan mengabaikan bukti alternatif telah mengesampingkan asas keseimbangan dan itikad baik, sehingga layanan pengaduan hanya menjadi formalitas prosedural. Kekakuan sistem administratif tersebut memicu munculnya fenomena “video rekonstruksi”. Tindakan manipulasi alat bukti (tampering of evidence) ini menghilangkan jaminan integritas data elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, sehingga video menjadi cacat secara formil maupun materiil. Oleh karena itu, marketplace direkomendasikan untuk mereformasi layanan pengaduan dengan mengedepankan asas proporsionalitas melalui metode verifikasi alternatif. ENGLISH: The growth of e-commerce has led marketplaces to implement policies requiring unboxing video documentation as a prerequisite for returning goods in order to mitigate the risk of fraud. However, this imbalance in bargaining power has evolved into an abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) when marketplaces act arbitrarily in resolving disputes by disregarding or refusing to assess the evidence submitted by buyers and/or sellers. This study aims to examine such clauses from the perspective of the obligation to provide complaint-handling mechanisms under Government Regulation Number 80 of 2019, evaluate the evidentiary value of videos as electronic documents under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and analyze the legal consequences of reconstructed videos. This research employs a descriptive-analytical method with a normative juridical approach through library research and electronic document analysis. The findings indicate that marketplaces’ unilateral dispute resolution practices, which ignore alternative forms of evidence, undermine the principles of balance and good faith, thereby reducing complaint-handling services to mere procedural formalities. The rigidity of this administrative system has triggered the emergence of the “reconstructed video” phenomenon. Such manipulation of evidence (tampering of evidence) eliminates the guarantee of electronic data integrity as stipulated under Article 6 of the UU ITE, rendering the video formally and materially defective. Therefore, marketplaces are recommended to reform their complaint-handling mechanisms by prioritizing the principle of proportionality through alternative verification methods.

Actions (login required)

View Item