Penegakan hukum atas tindak pidana pengancaman oleh wartawan terhadap pejabat publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

Alfatih, Zaidi Hamzah (2026) Penegakan hukum atas tindak pidana pengancaman oleh wartawan terhadap pejabat publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) SKRIPSI Zaidi COVER.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) SKRIPSI Zaidi ABSTRAK.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text (SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Bukti Plagiarisme_Zaidi Hamzah Alfatih.pdf Download (318kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) SKRIPSI Zaidi DAFTAR ISI.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) SKRIPSI Zaidi BAB 1.pdf Download (278kB) | Preview
	Text (BAB II) SKRIPSI Zaidi BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text (BAB III) SKRIPSI Zaidi BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text (BAB IV) SKRIPSI Zaidi BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text (BAB V) SKRIPSI Zaidi BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) SKRIPSI Zaidi DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text (LAMPIRAN) SKRIPSI Zaidi LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (970kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan ruang demokratisasi yang luas, namun dalam praktiknya kemudahan teknologi ini juga disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, salah satunya adalah fenomena pengancaman terhadap pejabat publik melalui media elektronik di Kabupaten Subang. Keadaan ini menimbulkan persoalan hukum yang serius karena ancaman yang dilancarkan oknum tidak bertanggung jawab tersebut mengganggu independensi aparatur negara dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penanganan perkara atas tindakan pengancaman terhadap pejabat publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang dihubungkan dengan Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 369 KUHP. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kendala serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum sebagai landasan analisis untuk menelaah bentuk perlindungan terhadap pejabat publik sekaligus mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidananya. Pemikiran Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dinilai dari teks undang-undangnya saja, melainkan harus dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan kelima faktor determinannya, yakni hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan wawancara dengan Anggota Reserse Kriminal Kepolisian Resor Subang serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme penanganannya, kepolisian mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali dengan memprioritaskan penerapan Undang-Undang ITE yang memiliki sanksi lebih berat guna memberikan efek jera yang proporsional. Berdasarkan hasil analisis, praktik penegakan hukum masih mengalami kendala sosiologis berupa keengganan pejabat publik untuk melapor akibat ketakutan stigma birokrasi pada penerapan delik aduan, serta kendala teknis berupa keterbatasan tenaga ahli forensik digital di tingkat kepolisian resor. Oleh sebab itu, penyelesaian yang efektif tidak hanya mengandalkan instrumen pidana represif melalui kepolisian, melainkan perlu diiringi dengan pembentukan sistem pelaporan internal (whistleblowing system) yang aman oleh instansi pemerintah daerah, peningkatan edukasi, serta sinergitas kelembagaan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang nyata bagi pejabat publik.

Actions (login required)

View Item