Islamic legal governance and urban informality: Unauthorized parking practices under DSN-MUI fatwa No. 112/2017 in Indonesia

Irsyad, Muhammad and Herdiana, Dian and Jamaludin, Jujun (2026) Islamic legal governance and urban informality: Unauthorized parking practices under DSN-MUI fatwa No. 112/2017 in Indonesia. El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman, 11 (1). pp. 1-12. ISSN E-ISSN: 2549-8940

Preview

Text 16504-Article Text-50192-3-10-20260620.pdf Download (598kB) | Preview

Abstract

INDONESIA: Praktik parkir liar di Pasar Minggu menimbulkan tantangan yang signifikan dalam perspektif prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tantangan tersebut muncul dari individu yang tidak memiliki legitimasi resmi atau otorisasi formal untuk menyediakan layanan parkir, namun tetap melakukan pungutan biaya kepada pengguna kendaraan tanpa izin yang sah maupun perjanjian kontraktual yang jelas. Penelitian ini mengkaji praktik tersebut dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, dengan secara khusus menggunakan konsep ijārah (sewa jasa) dan ujrah (imbalan/upah). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional parkir di lokasi tersebut dilakukan secara informal, tanpa status hukum formal, tanpa atribut resmi, tanpa kejelasan kepemilikan lahan, serta tanpa penetapan tanggung jawab keamanan yang jelas. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini tidak memenuhi rukun dan syarat sah akad ijārah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/2017, karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar), potensi paksaan (ikrāh), serta tidak adanya kewenangan yang sah atas lahan. Selain itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 121 Tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan sistem perparkiran yang legal dan transparan guna menjamin kepastian hukum serta mendorong terwujudnya kemaslahatan masyarakat (maṣlaḥah). ENGLISH: Unauthorized parking practices in Pasar Minggu present significant challenges from the perspective of Islamic economic principles. These challenges arise from individuals who lack official legitimacy or formal authorization to provide parking services, yet continue to collect fees from vehicle users without lawful permits or clear contractual agreements. This study examines these practices through the framework of Islamic Economic Law, specifically employing the concepts of ijārah (service lease) and ujrah (remuneration). The research utilizes a qualitative methodology with a juridical-empirical approach, gathering data through field observations, in-depth interviews, and literature review. The findings indicate that parking operations at the site are conducted informally, lacking formal legal status, official attributes, clear land ownership, and defined security responsibilities. Under Islamic Economic Law, these practices fail to meet the pillars and conditions required for a valid ijārah contract as stipulated in DSN-MUI Fatwa No. 112/2017, due to elements of uncertainty (gharar), potential coercion (ikrāh), and the absence of legitimate authority over the land. Furthermore, these practices violate Law No. 22 of 2009 and Bandung City Regional Regulation No. 121 of 2022. The study recommends the establishment of a legal and transparent parking system to ensure legal certainty and advance public welfare (maṣlaḥah).

Actions (login required)

View Item