Penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak

Meilawati, Widi (2026) Penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK (3).pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) Widi Meilawati.pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I (2).pdf Download (361kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV (2).pdf Restricted to Registered users only Download (278kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 1223050183_Widi Meilawati_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana pencabulan kepada anak merupakan kejahatan serius yang terus mengalami peningkatan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Berdasarkan data Unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung, jumlah kasus pencabulan kepada anak yang dilakukan oleh pelaku dewasa mengalami peningkatan dari 22 (dua puluh dua) kasus pada tahun 2022 menjadi 38 (tiga puluh delapan) kasus pada tahun 2025, dengan total 96 (sembilan puluh enam) kasus dalam empat tahun terakhir. Kondisi ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung; untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung; dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan, teori kebijakan kriminal, dan teori perlindungan anak. Dengan menggunakan teori tersebut maka dapat diketahui indikator efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara langsung di Polrestabes Bandung, berbagai perundang-undangan, serta berbagai sumber literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan kepada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah penyidik, sulitnya pengumpulan alat bukti, adanya pelapor tidak kooperatif, belum tersedianya ruang pemeriksaan khusus anak, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta masih kuatnya budaya diam dan kecenderungan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Upaya penanggulangan yang dilakukan mencakup dua jalur, yaitu upaya penal berupa penambahan personel penyidik, optimalisasi manajemen perkara, penguatan pengumpulan alat bukti melalui keterangan ahli psikologis, serta penguatan komunikasi dengan pelapor; dan upaya non penal berupa percepatan pemenuhan fasilitas ruang pemeriksaan khusus anak, perluasan program literasi hukum masyarakat, serta penguatan pendampingan korban melalui koordinasi dengan UPTD PPA, Dinas Sosial, dan LPSK

Actions (login required)

View Item