Perlindungan hak anak pasca perceraian melalui kewenangan Ex Officio hakim dalam perspektif best interest of the child

Aisyi, Rahazatul and Ramdani, Riyan and Hadi, Ahmad Maula (2026) Perlindungan hak anak pasca perceraian melalui kewenangan Ex Officio hakim dalam perspektif best interest of the child. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 8 (2). pp. 669-683. ISSN 2656-8152

Preview

Text 1_Naskah Jurnal.pdf - Published Version Download (515kB) | Preview

Abstract

Legal protection for children is crucial within the legal framework of a country that plays an important role in guaranteeing children's rights and welfare, especially children who are victims of divorce. Article 41 letter (b) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 105 letter (c) of the Compilation of Islamic Law stipulate that in the event of divorce, all costs of child maintenance and education are the responsibility of the father. If the petition for divorce does not include a claim for child support, the judge may determine it ex officio based on the instructions of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2016. However, in religious court practice, this regulation has not been consistently applied by judges in divorce cases where children are victims. This study aims to analyze legal protection for children after divorce from the perspective of the best interests of the child in the practice of Religious Courts in Indonesia. The methodology used is juridical-normative through a review of Islamic legal doctrine, legislation, and other positive laws, which will be studied systematically to provide answers to the issues under investigation. The findings indicate that ex officio authority is an essential instrument for fulfilling children’s rights, particularly child support, even when not explicitly requested in the petition. However, the use of this authority must remain proportional to prevent decisions that exceed the scope of the claims. The study shows that judges possess legitimate discretion to safeguard children’s rights, but more detailed guidelines and an enhanced understanding of the best interests of the child principle are needed to ensure consistent application of ex officio authority. In conclusion, optimizing child rights protection after divorce can be achieved when ex officio authority is applied appropriately, proportionally, and with a strong commitment to the child’s best interests. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi sangat krusial dalam kerangka hukum suatu negara untuk menjamin hak-hak anak dan kesejahteraannya, khususnya anak korban perceraian. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab bapak. Jika dalam petitum gugatan perceraian tidak memuat tuntutan nafkah anak, maka hakim dapat menetapkannya secara ex officio berdasarkan instruksi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016. Namun, pada praktik peradilan agama, peraturan ini belum diterapkan secara konsisten oleh hakim dalam putusan perkara perceraian di mana anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian dalam perspektif best interest of the child pada praktik Peradilan Agama di Indonesia. Metodologi yang digunakan yaitu yuridis-normatif melalui telaah terhadap doktrin hukum Islam, peraturan perundang-undangan maupun hukum positif lainnya yang akan dipelajari secara sistematis sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Studi menemukan bahwa kewenangan ex officio merupakan instrumen efektif untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, terutama nafkah anak, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam petitum. Namun, kewenangan ini harus digunakan secara proposional agar tidak menghasilkan putusan ultra petita. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi yang sah untuk memastikan terpenuhinya hak anak, tetapi diperlukan pedoman yang lebih rinci serta peningkatan pemahaman terhadap prinsip best interest of the child untuk mengarahkan penerapan kewenangan ex officio secara konsisten. Kesimpulannya, optimalisasi perlindungan hak anak pasca perceraian dapat tercapai apabila kewenangan ex officio digunakan secara tepat, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Actions (login required)

View Item