Analisis sanksi pidana atas pelaku penyalah guna narkotika menurut pasal 54 dan 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika perspektif hukum pidana Islam

Al Fikri, Muhammad Saddam and Najmudin, Deden and Azazy, Yusup (2026) Analisis sanksi pidana atas pelaku penyalah guna narkotika menurut pasal 54 dan 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika perspektif hukum pidana Islam. SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 21 (3). ISSN 2720-9369 (In Press)

Preview

Text 82946-216022-1-PB.pdf Download (328kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Penegakan hukum narkotika yang ideal mensyaratkan kepastian hukum yang proporsional bagi setiap penyalah guna. Kenyataannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika justru mengandung antinomi normatif yang serius antara Pasal 127 yang mewajibkan pidana penjara dan Pasal 54 yang mewajibkan rehabilitasi, sehingga penyalah guna berada dalam status ganda yang bias sebagai pelaku sekaligus korban tanpa garis pemisah yang tegas. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis unsur tindak pidana dan sanksi dalam Pasal 54 dan 127 UU Narkotika; (2) meninjau pertanggungjawaban pidana penyalah guna narkotika dalam perspektif fiqh jinayah; dan (3) merumuskan model sanksi integratif sebagai solusi harmonisasi antinomi kedua pasal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data bersifat sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, dan UU Nomor 35 Tahun 2009, serta bahan hukum sekunder berupa kitab fiqh jinayah klasik dan kontemporer, tafsir, jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi bahan hukum, penyajian data dalam matriks perbandingan komparatif, dan penarikan kesimpulan menggunakan logika silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa dibujuk dalam Pasal 54 tidak memenuhi ambang batas ikrah mulji dalam fiqh jinayah, sehingga pertanggungjawaban pidana penyalah guna yang dibujuk tetap melekat penuh. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model Sanksi Kumulatif (Al-Jam'u bainal 'Uqubat) yang menjalankan pidana penjara sebagai uqubah asliyah dan rehabilitasi sebagai uqubah takmiliyah secara simultan dalam satu putusan. Keterbatasan penelitian terletak pada sifatnya yang normatif-doktrinal. Penelitian lanjutan disarankan menguji implementasi model ini melalui simulasi di lapas narkotika dan pengembangan naskah akademik reformulasi Pasal 54. ENGLISH : Ideal narcotics law enforcement requires proportional legal certainty for every drug abuser. In practice, Law Number 35 of 2009 on Narcotics contains a serious normative antinomy between Article 127, which mandates imprisonment, and Article 54, which requires rehabilitation, leaving abusers in a biased dual status as both perpetrators and victims without a clear legal boundary. This study aims to: (1) analyze the criminal elements and sanctions under Articles 54 and 127; (2) examine the criminal liability of drug abusers from the perspective of Islamic Criminal Law (fiqh jinayah); and (3) formulate an integrative sanction model as a harmonization solution. A normative juridical method was employed, utilizing a statute approach and a conceptual approach. Data sources are entirely secondary, comprising primary legal materials, the Qur'an, Hadith, and Law No. 35 of 2009 , and secondary legal materials including classical and contemporary fiqh jinayah texts, Qur'anic commentaries, legal journals, and expert opinions. Analysis was conducted in three stages: legal material reduction, comparative matrix presentation, and conclusion drawing through deductive syllogistic logic. Results indicate that the term persuasion in Article 54 does not satisfy the ikrah mulji threshold in fiqh jinayah, meaning that abusers who act under persuasion retain full criminal liability. As a solution, this study proposes the Cumulative Sanction model (Al-Jam'u bainal 'Uqubat), executing imprisonment as uqubah asliyah simultaneously with rehabilitation as uqubah takmiliyah in a single verdict. This study is limited to normative-doctrinal analysis. Further research is recommended to test this model's implementation through simulation in narcotics correctional facilities and development of an academic paper for Article 54 reformulation.

Actions (login required)

View Item